Suara.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, meminta KPU segera mengaktifkan pusat penanganan krisis atau "crisis centre" untuk menghadapi Pilkada 9 Desember 2015. Crisis Center berguna mengantisipasi kemungkinan krisis yang mungkin terjadi saat itu.
"Crisis center tersebut perlu untuk segera diaktifkan bersama Bawaslu dan seluruh perwakilan parpol," kata Hasto yang menghadiri acara Rakor Persiapan Akhir Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015, di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (6/12/2015).
Menurut dia, situasi krisis yang perlu diantisipasi adalah maraknya politik uang di berbagai wilayah, perjudian yang memanfaatkan pelaksanaan Pilkada, serta kurangnya kompetensi dan tingginya gangguan terhadap integritas penyelenggara Pilkada di tingkat bawah.
"Dengan adanya crisis center Pilkada maka setiap permasalahan dalam pelaksanaan Pilkada dapat segera diantisipasi dan ditindaklanjuti oleh seluruh penyelenggara Pilkada pada hari itu juga," katanya.
Permintaan Hasto tersebut didukung oleh seluruh pimpinan parpol yang hadir dalam Rakor tersebut. Sekjen Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, mendukung pernyataan Hasto karena memang crisis center sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkada, mengingat pengalaman yang ada pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya.
Pilkada Serentak 2015 pertama kali dalam sejarah demokrasi Indonesia akan digelar pada 9 Desember.
Sebanyak 53 persen dari total wilayah di Indonesia, yaitu 269 daerah terdiri dari sembilan provinsi, 260 kota-kabupaten akan menentukan kepala daerah.
Dari 269 daerah tersebut, terdapat tiga kabupaten yang hanya memiliki satu pasangan calon antara lain Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara. (Antara)
TERPOPULER
