Infografis
Suara.com - Setelah mengikuti rapat bersama dengan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta membahas soal dugaan adanya anggaran siluman Rp700 miliar yang diajukan dari Suku Dinas Tata Air, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tajahaja Purnama alias Ahok memastikan kalau anggaran itu bukan siluman. Melainkan ada kesalahan di Dinas Tata Air dan kesalahpahaman di DPRD DKI Jakarta.
"Jadi bukan ada (anggaran siluman), makanya saya kaget apakah berani sekali Dinas Tata Air. Apakah mau saya pecat semua? Apa berani?" kata Ahok di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015).
Menurut Ahok, Sudin Tata Air menghilangkan beberapa anggaran. Namun mereka membuat kegiatan gelondongan atau anggaran baru dengan nomenklatur baru.
"Tentu dewan saat melihat nomenklatur baru langsung coret dong. Makanya kami anggap siluman, kok pembahasan dari awal nggak ada nama A tapi tiba tiba muncul A," katanya.
"Ternyata dia munculin A di luar nomenklatur tapi uangnya diambil dari 17 (nomenklatur) tadi yang di atas. Misalnya A B C D dan dia munculin nama Z. Ini A sampe H dia pasangin ke sini (Z), itu nggak boleh," Ahok menambahkan.
Selain itu Ahok menjelaskan ada Suku Dinas Tata Air di Kepulauan Seribu yang salah dalam menyusun kegiatan beserta anggaran yang nantinya akan dimasukan pada APBD 2016.
"Jadi lelang konsolidasi itu bukan gabungan nomenklatur, lelangnya digabungin tapi kontraknya tetap satu-satu. Itu namanya lelang konsolidasi supaya yang menang bukan yang abal-abal," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu tidak heran kalau DPRD DKI menyebutkan ada anggaran siluman di Sudin Tata Air.
"Itu dikumpulin semua, jadi dia digelondongin seola-olah kalau dari RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) nomenklatur jelas ada siluman, karena di komputer nggak pernah catat, (misal masuk) nama Z gitu lho. Tapi tiba tiba muncul nama Z. Muncul Z ada duitnya (Rp700 miliar)," jelas Ahok.
Setelah minta keterangan dari pihak eksekutif, dalam hal ini Dinas Tata Air, Ahok menilai mereka mau melakukan lelang gabungan. Hanya saja menurut Ahok kalau lelang gabungan tidak harus membuat nomenklatur baru melainkan konsolidasi.
"Maka saya bilang ke DPRD, dari pembahasan ini lapor ke saya siapa yg keliatan bodoh dan nggak bisa kerja, kita ganti," tegasnya.
