Suara.com - Pada Senin (21/12/2015) sore, Presiden PKS Sohibul Iman didampingi Wakil Sekretaris Jenderal Mardani Ali Sera, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM Al-Muzzammil Yusuf, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Wirianingsih, dan Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan Ledia Hanifah Amalia, bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara.
Meski Sohibul sudah menyatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari kegiatan silaturahmi PKS, tetap saja menimbulkan pertanyaan mengenai ada apa mereka bertemu Presiden atau jangan-jangan partai anggota Koalisi Merah Putih ini hendak masuk pemerintahan.
Berbagai dugaan tersebut kemudian dijawab oleh Ketua Bidang Humas DPP PKS, Dedi Supriadi.
"Dalam silaturahim tidak ada pembicaraan tentang hal tersebut (masuk pemerintah)," kata Dedi kepada Suara.com, Rabu (23/12/2015).
Dedi menegaskan posisi politik PKS tetap sebagai oposisi loyal terhadap pemerintah.
"Dalam arti, PKS tidak di pemerintahan dan loyal pada kepentingan bangsa dan negara. Pada implementasinya, PKS akan mendesakkan kebijakan prorakyat, mengkritisi program yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat, dan akan mendukung bila ada program-program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai kegiatan silaturahmi seperti yang dilakukan Presiden PKS merupakan kegiatan biasa. Fadli Zon masih percaya PKS tetap bersama Gerindra di Koalisi Merah Putih. Koalisi yang memilih berada di luar pemerintah.
"PKS menyatakan tetap di luar pemerintah, mendukung yang bagus, tapi tetap memberikan kritik," kata Fadli.
