Suara.com - Pembanunan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat, diketahui batal dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Tempat yang nantinya bakal digunakan untuk Asian Games 2018 ini dikerjakan langsung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).
Menanggapi hal itu, pihak DPRD DKI Jakarta menilai tak masalah pembangunan akhirnya dikerjakan oleh pusat. Menurut Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik, tak penting juga bagi DKI mendapatkan hibah dari pemerintah pusat.
"Nggak ada masalah. Kita nggak ngerasa dirugikan. Kita nggak penting juga dapat hibah. (Untuk) Rusun kan banyak tanah di Jakarta," ujar Taufik, saat dihubungi wartawan, Rabu (30/12/2015).
"DKI kan ditugasi, makanya kita siap. Kalau diambil lagi, ya monggo. Nggak ada ruginya buat DKI. Untungnya juga apa? Emang dihibahin (itu) untung? Kalau buat rusun mah, DKI tanahnya banyak," jelas Taufik lagi.
Diketahui, pembangunan Wisma Atlet langsung diambil alih oleh pemerintah pusat, karena Komisi II DPR RI menolak jika tanah di Kemayoran milik Sekretariat Negara (Setneg) harus dihibahkan ke Pemprov DKI.
Kini, meski Pemprov DKI tidak akan mengeluarkan dana dari APBD sedikit pun dalam pembangunan Wisma Atlet, namun menurut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), DKI bakal fokus merevitalisasi velodrome, serta membangun Light Rail Transit (LRT). Hal ini agar perhelatan olahraga terbesar di Asia itu dapat berjalan dengan lancar.
Sebelumnya, antara eksekutif dan legislatif sempat menganggarkan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sekitar Rp3 triliun dalam RAPBD DKI 2016 kepada PT Jakpro. Dalam anggaran tersebut rencananya juga termasuk pembangunan Wisma Atlet. Namun kini, berhubung pembangunan tak jadi dikerjakan oleh DKI, Taufik memastikan bahwa uang tersebut akan dialihfungsikan ke pembangunan yang lain.
"Kemarin Jakpro perencanaannya juga untuk bangun Wisma Atlet. Kalo ini nggak jadi, dia bisa buat yang lain. Karena Jakpro kan multibisnis," kata Taufik.
TERPOPULER
