Suara.com - Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi mengatakan akan menggelar pertemuan dengan para pimpinan Mahkamah Partai untuk menyelesaikan kisruh kepengurusan Partai Golkar pascapembatalan surat keputusan pengesahan kepengurusan hasil Munas Partai Golkar di Ancol pimpinan Agung Laksono.
"Dengan demikian saya merencanakan besok sore kita (MPG) akan rapat dengan empat MPG lainnya untuk membahas rekomendasi untuk dilakukan munas, kita rumuskan rekomendasi, kemungkinan siapa yang melaksanakan dan bertanggungjawab," kata Muladi setelah menerima rekomendasi Generasi Muda Partai Golkar yang meminta agar segera menyelenggarakan Musyawarah Nasional di Resto Meradelima, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/1/2016).
Muladi menilai kemelut kepengurusan Partai Golkar sekarang sudah mencapai puncaknya. Menurutnya, perpecahan di internal partai mendesak untuk diselesaikan.
"Kerusakan Golkar parah, kultural politik parah, kekalahan dan curiga mencurigai, perpecahan di fraksi, rekonsiliasi susah, betul-betul harus dapat perhatian, karena Golkar bukan milik perorangan. Golkar milik masyarakat," kata Muladi.
Selain itu, dia juga menilai penyelesaian konflik tidak bisa lewat di ranah hukum. Pasalnya, penegakan hukum masih semrawut sehingga tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah.
"Hukum di Indonesia tidak menyelesaikan masalah, karena fungsi hukum, kepastian hukum, tapi keadilan dan kemanfaatan secara keseluruhan, tapi itu tidak tercapai, gejolak tidak terjadi, ini kewenangan semu, diselesaikan yang lain, munas atau lainnya," kata Muladi.
