Suara.com - Bendahara Umum Golkar Munas Bali Bambang Soesatyo mengatakan kepengurusan Golkar tidak vakum. Dia menyebut, penafsiran itu sebuah tindakan yang salah.
"Itu persepsi yang ngawur. Yang ngomong pasti salah makan obat," kata Bambang dihubungi, Jakarta, Sabtu (2/1/2015).
Dia malah curiga, alasan Surat Keputusan MenkumHAM Yasona H Laoly tentang pencabutan SK pengesahan Golkar Munas Jakarta dikeluarkan saat ini.
"Terkait SK pencabutan Munas Ancol, sejujurnya hal itu bukan suatu kejutan. Kita justru kecewa baru diujung tahun SK Munas Ancol yang abal-abal itu dicabut. Saya mencium masih ada skenario busuk untuk tetap membuat Golkar dalam situasi konflik internal dengan tidak menerbitkan SK kepengurusan hasil Munas Bali," kata Sekretaris Fraksi Golkar di DPR ini.
Dengan SK ini, kata dia, pemerintah makin terlihat secara sengaja mempersulit legalitas kepengurusan Golkar Munas Bali 2014-2018. Mengenai dorongan Ketua Dewan Pembina Golkar Akbar Tandjung untuk mengadakan Munas, menurutnya hal itu perlu dicarikan jalan keluarnya.
"Desakan Munas yang kuat terutama setelah Ketua Dewan Pembina Akbar Tandjung bersuara, harus dicarikan solusinya agar perpecahan tidak makin dalam dan melebar yang ujung-ujungnya dapat menghancurkan masa depan partai," ujar dia.
Menurutnya, Munas Bali diselenggarakan oleh kepengurusan Munas Riau yang sah dan sudah sesuai dengan aturan AD/ART Partai.
"Kita tidak perlu terganggu dengan manuver kelompok Ancol. Kalau perlu kita abaikan karena mereka sudah terbukti lahir dari rahim Munas abal-abal di Ancol," ujar dia.
