Suara.com - Komisi VIII DPR yang membidangi agama menyayangkan ketidakseragaman informasi tentang ISIS di Indonesia. Ada perbedaan pernyataan antara menteri, polisi dan BNPT.
Menteri Agama mengatakan belum bisa memastikan keberadan ISIS di Indonesia. Sementara polisi dan Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) menyatakan aksi teror di Sarinah melibatkan ISIS.
"Ini berarti tidak ada kordinasi antara kepolisian dan BNPT dengan Kementerian Agama. Padahal, Kementerian Agama semestinya bisa dijadikan sebagai ujung tombak dalam melakukan sosialisasi dan antisipasi supaya radikalisme dan terorisme di Indonesia," kata Ketua Komisi VIII DPR Saleh Pertaonan Daulay dalam pernyataan, Minggu (17/1/2016).
Pernyataan Menteri Agama Luqman Hakim Saifuddin, dianggap Saleh, belum memiliki data dan fakta tentang ISIS. Data dan fakta soal ISIS, juga masih secara ekslusif dimiliki Polisi dan BNPT. Tidak heran jika Kementerian Agama tidak dilibatkan dalam antisipasi terhadap gerakan-gerakan seperti ini.
"KUA (kantor urusan agama) itu kan menyebar di seluruh Indonesia. Hampir seluruh kecamatan memiliki KUA. Ada PNS yang bekerja di sana. Tugasnya ya membina dan memfasilitasi umat dalam menjalankan agama. Sayang sekali kalau jaringan seperti ini tidak dimanfaatkan," katanya.
