Belum Laksanakan Putusan MA, Kubu Djan Faridz Somasi Yasonna

Siswanto, Nikolaus Tolen

Senin, 18 Januari 2016 | 13:21 WIB
Belum Laksanakan Putusan MA, Kubu Djan Faridz Somasi Yasonna
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di gedung Nusantara I, DPR, Selasa (17/11/2015). [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]

Suara.com - Konflik dualisme internal Partai Persatuan Pembangunan hingga saat ini belum usai. Setelah kubu Romahurmuziy mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menerima surat keputusan pencabutan kepengurusannya, kali ini kubu Djan Faridz yang mendatangi kantor Menteri Yasonna Laoly.

"Kita mau minta ada permasalahan apa lagi, semua perlengkapan kami sudah lengkapi, apa lagi yang belum, semua sudah dilaksanakan," kata Sekretaris Jenderal PPP Dimyati Natakusumah di gedung Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (18/1/2016).

Kedatangan Dimyati dan kawan-kawan ke Kemenkumham untuk mensomasi Yasonna karena dinilai tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Padahal, berdasarkan putusan mahkamah, Yasonna harus mengesahkan kepengurusan PPP kubu Djan.

"Kami mau menanyakan bagaimana pengesahan surat keputusan muktamar Jakarta sesuai amar putusan MA. Sudah dilaksanakan belum putusan MA, ada kendala apa? Itu saja," kata Dimyati.

Sebelumnya, Dimyati sudah menemui Yasonna untuk meminta penjelasan pascaputusan kasasi Mahkamah Agung tentang dualisme PPP. Dalam amar putusan kasasi, Kemenkumham diperintahkan mencabut surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan hasil Muktamar Surabaya pimpinan Rommahurmuziy.

"Kami akan meminta klarifikasi atas sikap Menkumham yang sampai saat ini belum mencabut SK Muktamar Surabaya atas putusan MA," kata Dimyati.

Menkumham, katanya, harus mematuhi amar putusan Mahkamah Agung untuk segera mencabut SK pengesahan‎ kepengurusan PPP Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy. Sebab, putusan mahkamah sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Ini kan sudah selesai atas putusan MA, maka harus patuh. Ini kan negara hukum. Nggak ada lagi alasan Menkumham untuk mengabaikan," kata dia.

Menkumham, katanya, punya deadline mencabut SK tersebut. Dimyati mengatakan sesuai UU, deadline-nya selama 21 setelah putusan kasasi keluar. Sedangkan dalam UU Parpol batas waktu pencabutan SK selama tujuh hari. Sementara UU PTUN menyebut putusan itu harus dieksekusi paling lambat tiga bulan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Bila Romi Masih Aktivitas Pakai Nama PPP, Djan Sebut Itu Ilegal

Bila Romi Masih Aktivitas Pakai Nama PPP, Djan Sebut Itu Ilegal

News | Senin, 11 Januari 2016 | 18:50 WIB

Jelang Vonis SDA, Djan Faridz Datangi Pengadilan Tipikor

Jelang Vonis SDA, Djan Faridz Datangi Pengadilan Tipikor

News | Senin, 11 Januari 2016 | 16:16 WIB

Dua Kubu PPP Bertemu Bahas Islah

Dua Kubu PPP Bertemu Bahas Islah

News | Sabtu, 09 Januari 2016 | 14:44 WIB

PPP Kubu Romy Tunjuk Plt Ketua Umum Senin Pekan Depan

PPP Kubu Romy Tunjuk Plt Ketua Umum Senin Pekan Depan

News | Sabtu, 09 Januari 2016 | 05:13 WIB

Romahurmuziy: PPP Sepakat Islah dan Gelar Muktamar Nasional

Romahurmuziy: PPP Sepakat Islah dan Gelar Muktamar Nasional

News | Sabtu, 09 Januari 2016 | 04:53 WIB

Terkini

Benarkah Demo Mahasiswa Ditunggangi? Ini Alasan Mengapa PDIP Dicurigai

Benarkah Demo Mahasiswa Ditunggangi? Ini Alasan Mengapa PDIP Dicurigai

News | Sabtu, 20 Juni 2026 | 21:40 WIB

Wamensos Apresiasi Dukungan ESQ Group untuk Pendidikan dan Karier Siswa Sekolah Rakyat

Wamensos Apresiasi Dukungan ESQ Group untuk Pendidikan dan Karier Siswa Sekolah Rakyat

News | Sabtu, 20 Juni 2026 | 21:09 WIB

Sekolah Rakyat Ubah Jalan Hidup Aldo, Mantan Tukang Las Kini Punya Impian ke Negeri Sakura

Sekolah Rakyat Ubah Jalan Hidup Aldo, Mantan Tukang Las Kini Punya Impian ke Negeri Sakura

News | Sabtu, 20 Juni 2026 | 21:01 WIB

Bupati Kediri Apresiasi Capaian Siswa Sekolah Rakyat dalam Open House 2026

Bupati Kediri Apresiasi Capaian Siswa Sekolah Rakyat dalam Open House 2026

News | Sabtu, 20 Juni 2026 | 20:50 WIB

Rano Karno Janji Tuntaskan Banjir Abadi Joglo: Jalan Ambles Aja Kita Perbaiki

Rano Karno Janji Tuntaskan Banjir Abadi Joglo: Jalan Ambles Aja Kita Perbaiki

News | Sabtu, 20 Juni 2026 | 20:00 WIB

Washington D.C. Kalah, Jakarta Masuk Peringkat 53 Kota Terbaik Dunia

Washington D.C. Kalah, Jakarta Masuk Peringkat 53 Kota Terbaik Dunia

News | Sabtu, 20 Juni 2026 | 19:10 WIB

Gaya Dasco Hadapi Aksi Mahasiswa Dipuji, Peneliti: Dobrak Eksklusivitas Senayan

Gaya Dasco Hadapi Aksi Mahasiswa Dipuji, Peneliti: Dobrak Eksklusivitas Senayan

News | Sabtu, 20 Juni 2026 | 18:55 WIB

Polisi Tangkap 4 Terduga Pelaku Terkait Tewasnya Dua Pria di Saluran Air Bekasi

Polisi Tangkap 4 Terduga Pelaku Terkait Tewasnya Dua Pria di Saluran Air Bekasi

News | Sabtu, 20 Juni 2026 | 18:34 WIB

Rano Karno Ajak Generasi Muda Rawat Sejarah dan Hidupkan Nilai Kebudayaan Bangsa

Rano Karno Ajak Generasi Muda Rawat Sejarah dan Hidupkan Nilai Kebudayaan Bangsa

News | Sabtu, 20 Juni 2026 | 18:30 WIB

Rano Karno: Indonesia Saat Ini Butuh Keberanian Bung Karno

Rano Karno: Indonesia Saat Ini Butuh Keberanian Bung Karno

News | Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:39 WIB