Suara.com - Ketua RW 5, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Y. Kunarso Suro Hadi Wijoyo, menilai di kawasan Kalijodo sekarang ini sudah tidak ada perjudian dan premanisme.
"Sekarang ini preman, judi nggak ada, sudah 15 tahun lalu nggak ada, waktu Pak Sutanto (masih menjabat) kapolri sudah nggak ada," ujar Kunarso di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).
Itu sebabnya, Kunarso yang mengaku sebagai punawirawan TNI AL itu, heran dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin membongkar Kalijodo. Tapi, Kunarso mengakui di Kalijodo masih ada praktik prostitusi.
"Itulah anehnya itu-itu saja. Tapi emang ada (esek-esek) prostitusi. PSK-nya kebanyakan dari luar Jakarta," katanya.
Kunarso khawatir kalau Kalijodo benar-benar dibongkar, banyak warga yang kehilangan nafkah. Menurut dia, selama ini warga tidak terganggu dengan aktivitas di Kalijodo.
"Oh nggak terganggu, di sana masing-masing, ada Gereja, ada Masjid, ada paut," katanya.
Menurut data Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi ada 200 kepala keluarga yang tinggal di Kalijodo, daerah perbatasan Jakarta Utara dan Jakarta Barat.
Rustam juga memiliki data pekerja seks komersial yang bekerja di tempat prostitusi Kalijodo.
"Ini kan identifikasi, ada yang aktivitas di situ dan juga pendatang yang PSK-nya, mohon maaf juga banyak. Sekitar 195-an," kata Rustam usai menghadiri rapat koordinasi penertiban Kalijodo di Mapolda Metro Jaya, Senin (15/2/2016).
Rencananya, pemerintah akan membongkar Kalijodo dan menjadikan daerah ini sebagai ruang terbuka hijau.
Pemerintah sudah menyiapkan solusi bagi penghuni Kalijodo yang memiliki KTP. Mereka akan direlokasi ke rumah susun. Sedangkan PSK akan diberi pelatihan kerja.
"Yang kami relokasi kan bukan PSK-nya, tapi pemukimannya. Terus kita nanti akan alih profesi, pelatihan. Kan saya bilang, ada juga penghuni lain yang ada di situ," kata Rustam.
Dalam surat pemberitahuan yang telah disosialisasikan kepada warga, pemerintah melalui Balai Latihan Kerja akan memberikan bantuan pelatihan kepada seluruh warga.
"Di dalam surat saya disampaikan yang pertama bagi mereka yang mau alih profesi kita beri pelatihan di balai latihan kerja kita. Kita lihat dulu dong," katanya.
Pemerintah, katanya, juga akan menyiapkan bantuan modal usaha melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Serta Perdagangan DKI Jakarta.
