Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) curiga maraknya pemberitaan soal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan membongkar kawasan Kalijodo, Jakarta, merupakan bentuk pengalihan isu dari kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Kasus ini diduga melibatkan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
"Kalijodo pengalihan isu Sumber Waras. Karena kok isu media serentak Sumber Waras hilang, ada apa dengan Kalijodo, ada apa? Ini pengalihan isu dari Sumber Waras," ujar Lulung di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Lulung bahkan menginginkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menyalah gunakan pembelian lahan RS Sumber Waras.
Pembelihan RS Sumber Waras ini terindikasi mengakibatkan kerugian keuangan pemerintah daerah sebesar Rp191 miliar dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2014.
"Saya sih ingin cepat-cepat dia (Ahok) ditahan gitu, orang sudah cukup buktinya," jelas Lulung.
Terkait penggusiran Kalijodo, Politisi PPP ini mengaku setuju dengan wacana pemprov DKI yang akan menggusur Kalijodo, karena disebut berdiri diatas jalur hijau. Lulung berharap penertiban nanti dilakukan secara persuasif. Sehingga tak ada gesekan antara petugas dengan warga.
"Haji Lulung sepakat dengan penertiban. Tapi konsepnya penataan. Tapi harus didahulukan komunikasi, jangan pakai kekerasan. Jangan didahulukan pakai TNI dan Polri," jelas Lulung.
Menurut Lulung, apabila dalam penertiban kembali ada gesekan antara warga Kalijodo dengan petugas, maka Ahok dinilai ingin membuat jarak antara rakyat dengan aparat keamanan.
"Kalau itu terjadi Ahok selalu membuat opini agar membuat jarak terhadap TNI polri terhadap masyarakat, ini bahaya," katanya.
Lulung menjelaskan apabila Ahok tidak berani melakukan komunikasi dengan warga di Kalijodo, komunikasi tersebut dapat dilakukan di kantor lurah atau wali kota setepat dengan mengubdang warga Kalijodo.
