Komisi Pemberantasan Korupsi menyarankan kepada pemerintah agar mengkaji resiko yang bakal muncul kalau ingin melanjutkan proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang sekarang mangkrak gara-gara kasus korupsi.
"Bangunan Hambalang tidak dalam status penyitaan oleh KPK. Bila pembangunan akan dilanjutkan, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu kajian atau analisis resikonya secara menyeluruh. Tanyakan kepada ahli," kata Komisioner KPK Basaria Pandjaitan, Senin (21/3/2016).
Senada dengan Basaria, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, mengatakan hingga saat ini KPK tidak pernah memberikan kesimpulan bahwa proyek triliunan rupiah itu tidak boleh dilanjutkan.
"Saat penanganan perkara Hambalang, ada saksi ahli mengatakan soal kondisi lahan di sana, maka KPK memberikan saran, jika ingin melanjutkan," kata Priharsa.
Proyek mangkrak di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo mengunjunginya pada Jumat (18/3/2016).
"Sedih melihat aset negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan," kata Jokowi
Suara.com - Jokowi menengok proyek mangkrak tersebut seetlah mendapat laporan dari Menpora Imam Nahrawi.
Selama ini, pemerintah terkesan gamang untuk melanjutkan proyek yang nilainya sekitar Rp 1,2triliun itu.
