REGIONAL:
- Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
- Profesor Trubus Rahardiansah menyatakan penetapan tersangka ini mencerminkan pertarungan politik terbuka antara faksi Solo dan kubu Hambalang.
- Konflik politik tersebut dikhawatirkan memicu polarisasi publik yang tajam serta mengancam muruah institusi kepolisian.
Suara.com - Penetapan status tersangka terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyulut konstelasi politik nasional ke titik didih.
Langkah hukum Bareskrim Polri memantik sorotan publik karena mengindikasikan kian meruncingnya friksi antara faksi Solo dan kubu Hambalang.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Prof. Trubus Rahardiansah, menilai sengkarut ini bukan sekadar penegakan hukum biasa, melainkan cerminan pertarungan politik yang kian benderang di hadapan rakyat.
"Iya, kalau saya melihatnya begitu. Ya ini terbuka, jadi udah terbuka. Jadi ini bahayanya kan ke publik terjadi polarisasi antara yang dukung Solo dengan yang dukung sini. Saya khawatir ini malah nanti munculnya free rider, benturan penunggang bebas," ujarnya kepada Suara.com, Rabu (4/11/2026).
Listyo Sigit yang sebelumnya lekat diasosiasikan dengan lingkaran loyalis Joko Widodo kini dinilai tengah menghadapi tekanan politik luar biasa yang berpotensi merembet ke figur lain di kubunya.
"Misalnya kaitannya dengan Geng Solo gitu kan yang ada di Pak Jokowi ini. Terus bagaimana status Wapres sendiri yang kemudian, ini kan jadi Geng Solo ini semua lama-lama dihajar gitu loh," lanjut Trubus.
Perseteruan terselubung kedua kubu itu dikhawatirkan menggerus muruah lembaga kepolisian akibat tarikan syahwat kekuasaan yang kian kasatmata.
"Itu kan berarti berbahaya sebagai lembaga aparat penegak hukum kalau semua diintervensi oleh kepentingan rezim gitu loh," sorot Trubus.
Kegaduhan akibat skandal penyadapan ini pun diyakini merupakan manifestasi dari adu pengaruh empat poros kekuatan besar yang selama ini mendominasi gelanggang politik Indonesia.
"Selama ini yang bermain itu kan satu, ya Geng Solo. Yang kedua itu adalah Cikeas. Terus itu Teuku Umar, sudah pasti kan. Terus juga Hambalang. Ini kan semua permainan empat kelompok itu. Sebenarnya Indonesia jadi dalam tanda petik sering rame, katakan bahasamu rame itu kan ini, turbulensi politiknya tinggi ini," jelas Trubus.
Publik kini menanti transparansi pemerintah dan kepolisian agar sengkarut penyadapan ini tidak menjelma menjadi polarisasi tajam yang mengorbankan stabilitas bangsa.
TERPOPULER