Suara.com - CEO Gojek Indonesia Nadiem Makarim mengatakan, konflik horizontal antara transportasi online dan konvensional, dikarenakan masalah kompetisi. Apalagi, ketika membicarakan regulasi yang harus dipenuhi sebagai syarat transportasi umum.
"Susah juga bilang regulasi. Karenanya semuanya sudah badan hukum, semuanya bayar pajak. Dulu ojek nggak punya pajak penghasilan, karena Go-jek semua jadi punya. Menurut saya, ini sebenarnya unsurnya masalah kompetisi," kata Nadiem di Kantor Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Selasa (22/3/2016) malam.
Nadiem mengatakan, akan mengikuti seluruh regulasi yang akan dibuat pemerintah untuk transportasi online. Sambil menerangkan, dia mengapresiasi pihak Istana yang memberikan support terhadap inovasi terhadap transportasi online seperti Go-jek.
"Soal badan hukum kan masih dirumuskan pemerintah. Bilangnya koperasi, atau badan hukum," kata dia.
Menanggapi aksi demonstrasi hari ini, Kebijakan Go-jek pun cukup tegas untuk tindakan pidana yang dilakukan drivernya. Termasuk adanya informasi aksi balas dendam dari driver Go-jek dalam demonstrasi penolakan transportasi sebab karena menjadi korban. Nadiem mengatakan, bila ada driver Go-jek yang terlibat dalam aksi balas dendam itu, akan diberikan hukuman yang tegas.
"Kita sudah ambil tindakan. Apapun, bila terkait kekerasan, kita akan lapor ke polisi, termasuk kasus tadi (hari ini), dan kita akan bekerja sama dengan polisi. Kalau ada yang ketahuan, kita akan lepas kemitraannya," ujar Nadiem.
