Indonesia Akan Tandatangani Perjanjian Iklim Paris di Hari Bumi

Suara.com - Indonesia akan menandatangani Perjanjian Iklim Paris (Paris Agreement) di New York, Amerika Serikat (AS), pada 22 April 2016. Penandatanganan itu akan bertepatan dengan peringatan Hari Bumi.

"Yang di New York, sudah ada keputusan politik, akan signing," kata Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Nur Masripatin, di Jakarta, Minggu (3/4/2016).

Sejauh ini, Nur mengatakan bahwa komitmen berbagai negara untuk menandatangani Perjanjian Iklim Paris yang sepakat menahan peningkatan suhu bumi kurang dari 2 derajat celsius di New York, cukup baik. Berita terbaru menyebutkan AS dan Cina akan menandatangani perjanjian yang dihasilkan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang Perubahan Iklim (Conference of Parties/COP) 21 Paris tersebut.

 
Pernyataan politis, menurut Nur pula, telah dikeluarkan para kepala negara dan pemerintahan berbagai negara di Paris. Sejauh ini menurutnya, para kepala negara tetap berkomitmen untuk menandatangani Perjanjian Iklim Paris di New York. "Bahkan Amerika Serikat dan Tiongkok akan signing dan mempercepat ratifikasi," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi KLHK, Bambang Supriyanto, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sedang mematangkan dokumen Niat Kontribusi Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen pada 2020-2030 sesuai dengan komitmen yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada COP 21 Paris.

"Sekarang INDC (Intended Nationally Determined Contributions) harus diubah menjadi NDC. Tenggat waktu sebenarnya tanggal 22 April 2016, tapi hasil rapat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia meratifikasi Paris Climate Agreement tidak dengan 'cek kosong', tapi harus dilampiri dengan paling tidak konsep apa yang akan diperbuat untuk mencapai target-target tertentu," katanya.

Karena itu, yang sedang dipersiapkan untuk 22 April 2016 di New York, AS, nanti ia mengatakan adalah draf ratifikasi undang-undang, diisi dengan draf akademik dengan mencantumkan draf NDC. Sedangkan NDC ditargetkan benar-benar akan selesai dan siap diserahkan ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di minggu kedua November 2016.

Jika proses administratif ratifikasi Perjanjian Iklim Paris ditargetkan dapat selesai di minggu kedua November 2016, maka menurut Bambang, proses politis di dalam negeri diharapkan dapat selesai dalam enam bulan ke depan. "Proses politis ini jangan hanya di Jakarta, tapi harus juga dilaksanakan di daerah, dan itu akan dilakukan dalam enam bulan ke depan," ungkapnya.

Bambang mengatakan, di sejumlah daerah seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, sudah ada Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim yang sudah memiliki berbagai pilot project yang berjalan. Program-program penurunan emisi GRK tersebut yang dijalankan dibantu dengan Sistem Perhitungan Karbon Nasional Indonesia atau Indonesian National Carbon Accounting System (INCAS) sebagai proyeksi makro penurunan emisi GRK untuk skema Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). [Antara]