PPP Keluarkan 11 Poin Putusan Muktamar VIII

Pebriansyah Ariefana, Bagus Santosa

Minggu, 10 April 2016 | 16:55 WIB
PPP Keluarkan 11 Poin Putusan Muktamar VIII
Suasana penutupan Muktamar VIII PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, Minggu (10/4/2016). (suara.com/Bagus Santosa)

Suara.com - PPP mengeluarkan 11 poin pernyataan sikap usai melaksanakan Muktamar VIII di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Minggu (10/4/2016). Secara umum, PPP memberikan dukungan terhadap beberapa hal terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

"PPP secara tegas menyatakan diri berada dan mendukung penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, menurut UUD 45 untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Berdaulat, dan Berkepribadian. Dukungan itu dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar," kata Wakil Ketua SC Pelaksanaan Muktamar, Reni Marlinawati, Minggu (10/4/2014).

Kedua, PPP mengajak semua elemen bangsa terutama konstituen dan kader PPP, segera mengakhiri segala macam perbedaan akbat Pemilihan Umum Presiden 2014. Lalu secara bersama-sama menatap ke depan guna membangun bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ketiga, PPP mendukung revisi undang-undang pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang memuat pengaturan tentang perlakuan Negara terhadap Politik yang sedang dalam ketentuan hanya kepengurusan Partai yang telah berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan Ham sejalan dengan Asas Kepastian Hukum yang menjadi kewajiban pemerintah.

Keempat, PPP mendorong pemerintah untuk melaksanakan percepatan reformasi agraria, redistribusi asset produktif dengan upaya antara lain mendorong pengalihan pengelolaan hutan kepada rakyat, membangun sepanjang kawasan perbatasan sebagai etalase ekonomi nasional ketahanan pangan dan energi, sekaligus area pertahanan dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.

Kelima, PPP mendorong pemerintah untuk mempercepat program penyediaan perumahan untuk mengatasi backlog nasional pembangunan infrastruktur perumahan serta mempercepat pangan.energi dan sarana tas antar moda transportasi.

"Kemudian, PPP kepada pemerintah untuk meningkatkan perhatiannya kepada madrasah dan pondok pesantren. khusus, pemerintah dapat memberikan Bantuan Operasional Santri (BOS) kepada pondok pesantren di luar Bantuan Madrasah yang selama ini sudah diberikan. Hal ini mengingat sejarah, peran penting pondok pesantren dalam menjadi pandu moralitas anak-anak bangsa, serta posisinya sebagai sentra persemaian paham-paham keagamaan yang moderat seiring radikalisme berbasis agama yang semakin berkembang di berbagai belahan dunia," ujarnya.

Ketujuh, PPP mendukung segera diselesaikannya Ruu Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, mengingat besarnya potensi penghindaran dan manipulasi pajak yang dilakukan sebagian entitas ekonomi nasional memanfaatkan tax heaven territories. PPP juga meminta aparat pajak untuk menelisik dan memastikan upaya-upaya pengembalian kekayaan entitas ekonomi nasional yang diletakkan di negara-negara bebas pajak yang diduga terkait dengan upaya transfer pricing maupun penghindaran pajak.

Kedelapan, PPP menolak segala bentuk praktek-praktek lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) yang merupakan penyimpangan orientasi sexual yang bertentangan dengan fitrah manusia, moral, agama dan budaya masyarakat Indonesia dan meminta pemerintah tidak melegalkan keberadaan dan praktek perkawinannya.

Kesembilan, PPP mendukung pemerinntah dalam memerangi penggunaan minuman beralkohol dengan melarang penjualannya tanpa terkecuali. Dan penyalahgunaan segala bentuk Narkotika, Psikotropika, dan zat adictif lainnya (NAPZA), sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kesepuluh, PPP mendukung sepenuhnya langkah-langkah pemerintah Republik Indonesia dalam upaya dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui forum forum diplomasi internasional‎.

"PPP mendukung langkah pemerintah untuk melakukan deradakalisasi terhadap paham dan gerakan yang berbasis agama maupun ideologi yang bertentangan dengan Pancasila d Undang Undang Dasar 1945. Dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia," ujarnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Romi Janji Rangkul Kubu Djan Faridz

Romi Janji Rangkul Kubu Djan Faridz

News | Minggu, 10 April 2016 | 16:35 WIB

JK Lobi Djan Faridz Bergabung ke Kubu Romi

JK Lobi Djan Faridz Bergabung ke Kubu Romi

News | Minggu, 10 April 2016 | 15:05 WIB

JK Ungkap Kesamaan Nasib PPP dan Golkar

JK Ungkap Kesamaan Nasib PPP dan Golkar

News | Minggu, 10 April 2016 | 14:07 WIB

Romahurmuzziy 'Palak' JK Belikan Ponsel untuk Kader PPP

Romahurmuzziy 'Palak' JK Belikan Ponsel untuk Kader PPP

News | Minggu, 10 April 2016 | 13:53 WIB

Jokowi ke Muktamar karena Ada Mbah Moen dan Ingin PPP Tak Runtuh

Jokowi ke Muktamar karena Ada Mbah Moen dan Ingin PPP Tak Runtuh

News | Jum'at, 08 April 2016 | 17:26 WIB

Jokowi Hadiri Muktamar di Asrama Haji, Ada Teriakan PPP Islah

Jokowi Hadiri Muktamar di Asrama Haji, Ada Teriakan PPP Islah

News | Jum'at, 08 April 2016 | 15:47 WIB

Djan Faridz Salahkan Menteri Agama Bawa Kubu Romi ke Istana

Djan Faridz Salahkan Menteri Agama Bawa Kubu Romi ke Istana

News | Minggu, 03 April 2016 | 17:18 WIB

Terkini

Cara Memulihkan Chat WhatsApp yang Terhapus Tanpa Cadangan Google Drive

Cara Memulihkan Chat WhatsApp yang Terhapus Tanpa Cadangan Google Drive

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 06:00 WIB

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Foto | Jum'at, 20 November 2026 | 06:00 WIB

Berapa Biaya Nikah di KUA dan Luar KUA Terbaru 2026? Cek Rincian Tarifnya

Berapa Biaya Nikah di KUA dan Luar KUA Terbaru 2026? Cek Rincian Tarifnya

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 05:50 WIB

PB ORAMA Punya Ambisi Besar, Majiang Indonesia Disiapkan Tembus Level Internasional

PB ORAMA Punya Ambisi Besar, Majiang Indonesia Disiapkan Tembus Level Internasional

Sport | Jum'at, 20 November 2026 | 01:49 WIB

Dari Tanah Kaya Sumber Daya, OJK Menenun Jalan Kemandirian Ekonomi Sultan Muda

Dari Tanah Kaya Sumber Daya, OJK Menenun Jalan Kemandirian Ekonomi Sultan Muda

Sumsel | Kamis, 19 November 2026 | 23:53 WIB

Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata Selama Satu Jam, Bahas Apa?

Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata Selama Satu Jam, Bahas Apa?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:50 WIB

BRIN Ungkap Belanja Riset Indonesia Baru 0,23 Persen PDB, Apa Dampaknya bagi Pendidikan Tinggi?

BRIN Ungkap Belanja Riset Indonesia Baru 0,23 Persen PDB, Apa Dampaknya bagi Pendidikan Tinggi?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:44 WIB

PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kementerian Perhubungan

PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kementerian Perhubungan

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:39 WIB

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:35 WIB

Indeks CFX10 Bangkit ke Level 775,27, Kripto Cardano Pimpin Penguatan

Indeks CFX10 Bangkit ke Level 775,27, Kripto Cardano Pimpin Penguatan

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 21:34 WIB

×