Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan sistem Key Performance Indicator. Sistem KPI bertujuan untuk mengukur kinerja Pegawai Negeri Sipil. Sehingga tunjangan kinerja daerah mereka dapat maksimal.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan sistem tersebut baru akan dioprasikan pada 1 Mei 2016. Apabila mereka tidak memenuhi target kerja tak menutup kemungkinan pejabat tersebit akan digantikan.
"Kalau saya tidak jadi Gubernur lagi, kawan-kawan PNS bisa aman. Dia tahu persis, saya dicopot kenapa? Semua ada angka. Saya pengen bukan laporan. Jadi kaya swasta. Target kamu apa? Dia bikin target," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/4/2016).
Ahok mengklaim dengan adanya sistem tersebut, PNS juga tidak akan bisa lagi bermain proyek. Sebab semua pekerjaan akan tercatat di sistem KPI, sehingga membuat PNS berlomba-lomba mencapai target untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga Jakarta.
"Kalian mau doain saya mati nggak pengaruh. Anda mau baik-baikin saya pun kalau KPI tidak dipenuhi maka akan diputus," katanya.
Memurut Ahok seluruh pejabat di eselon I sampai dengan IV bisa saling mengawasi bawahannya. Mereka juga diminta untuk lapor apabila ada bawahannya tak bekerja maksimal.
"Eselon III dan IV kan ngawasin, sudah ada target juga. Saya kira mesti atur pasukan kalau nggak dia yang dicopot. Yang eselon III dan IV saya udah umumkan, kalau atasan kamu tidak bener harus lapor," jelas Ahok.
Setelah Jakarta menerapkan sistem KPI nanti, Ahok berharap daerah-daerah lain di Indonesia bisa mengikutinya. "Ini KPI pertama dipemerintah daerah ini bisa jadi model nasional," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
