Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah akan menggelar rapat mengenai peningkatan keamanan lalu lintas perairan laut di wilayah perbatasan Indonesia, Malaysia dan Filipina. Rapat akan dilakukan oleh Panglima Militer dan Menteri Luar Negeri ketiga negara di Jakarta dalam waktu dekat.
"Oleh sebab itu, Minggu ini kami akan undang Panglima dan Menlu dari Malaysia dan Filipina. Kita akan ketemu di sini, membuat patroli bersama, sehingga memastikan bahwa alur di kawasan itu betul-betul dalam kondisi aman," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4/2016).
Menurut dia, jalur lintas perairan laut yang dilalui Indonesia, Malaysia dan Filipina tidak boleh dibiarkan menjadi rawan pembajakan. Makanya harus dilakukan pengamanan secara ketat.
"Nggak mungkin hal-hal seperti ini kita terus-teruskan (biarkan)," ujar dia.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa Pemerintah terus berupaya membebaskan 10 anak buah kapak (ABK) WNI ditambah yang baru empat WNI yang disandera kelompok milisi Abu Sayyaf saat pembajakan kapal pengangkut baru bara di kawasan Filipina. Pemerintah RI terus berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina untuk pembebasan sandera tersebut.
"Ya, pagi siang malam selalu saya ikuti posisinya seperti apa. Dan komunikasi terus kami lakukan, baik dengan Pemerintah Filipina maupun juga dengan yang menyandera. Kami harapkan ini bisa segera diselesaikan dengan mereka," terang Jokowi.
Selain itu, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tidak akan membayar permintaan tebusan pihak penyandera sebagai syarat untuk membebaskan sandera. Namun dia memastikan semua WNI yang disandera masih dalam keadaan aman.
"Kita tidak pernah berkompromi dengan hal-hal yang seperti itu, jadi tidak ada urusan sama yang namanya uang ddan tebusan. Sampai saat ini sandera masih baik kondisinya, gak ada masalah," tandas dia.
