Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung lembaga Indonesia Corruption Watch yang usul kepada pemerintah untuk merevisi undang-undang yang mengatur tentang kewajiban menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara. Menurut Ahok, pejabat yang ogah lapor kekayaan perlu dipidanakan.
"Ya kami (pemerintah Jakarta) sudah lakukan. Makanya kalau yang tidak melapor LHKPN ke kami (bisa dicopot), kita sampai eselon 4 harus lapor, kalau tidak mau lapor kita keluarkan," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/4/2016).
Kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan selama ini diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Aturan tersebut juga ada pada Keputusan KPK Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan, dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Sebelumnya, Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto meminta pemerintah merevisi undang-undang dengan memasukkan aturan kalau pejabat tidak melaporkan LHKPN bisa dipidana.
"Memperkuat dengan pidana tentunya. UU kan sah untuk dipidanakan. Kalau tidak ada kan jadinya mandul. Akhirnya, orang tidak patuh terhadap LHKPN," kata Agus.
