Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku pernah disarankan penasihat politiknya agar jangan menggandeng pegawai negeri sipil untuk maju ke pilkada Jakarta periode 2017-2022. Sebab, berpasangan dengan PNS dinilai akan menurunkan jumlah dukungan warga.
"Saya dikasih tahu sama penasihat politik, jangan ambil PNS (buat dijadikan wakil gubernur), apalagi dia bukan ketua ormas," ujar Ahok ketika memberikan kata sambutan pada acara pelantikan Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta, Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Jumat (29/4/2016).
Tetapi, pada akhirnya Ahok tetap memilih Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjadi pasangan untuk maju melalui jalur non partai politik.
Ahok mengaku bukan tipe orang yang gemar memanfaatkan pengaruh orang lain. Kalau dia tipe seperti itu, dia akan memilih Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang jelas-jelas punya basis massa.
"Misal bapak sekda (Saefullah), dia ketua PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) DKI, ormas lagi, Betawi lagi, harusnya ambil sekda agar ada suara yang banyak. Tapi saya mau buktikan saya bukan mau memanfaatkan PNS," kata Ahok.
Ahok memilih Heru karena Heru jujur dan memiliki visi misi yang jelas.
Ahok-Heru didukung relawan Teman Ahok yang sekarnag telah berhasil mengumpulkan dukungan 710.928 fotokopi warga Jakarta. Mereka juga didukung Partai Hanura dan Partai Nasional Demokrat.
"Saya hanya mau menunjukkan berani pilih PNS sebagai wakil. Saya untuk menyampaikan pada anda yang punya stigma PNS korup dan malas, (itu tidak benar). Silakan periksa (Heru) apakah dia betul baik atau tidak," kata Ahok.
