Suara.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga jadi pengacara warga Bidara Cina, Yusril Ihza Mahendra, mengaku sudah siap menghadapi kasasi di Mahkamah Agung yang akan ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah akan kasasi menyusul kekalahan di Pengadilan Negeri Tata Usaha atas sengketa proyek inlet sodetan Kali Ciliwung.
"Jadi Pak Ahok (Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) itu sering nantang-nantang bawa aja perkaranya ke pengadilan, Dua kali dia telah kalah. Jangan terlalu sombonglah jadi orang," kata Yusril saat ditemui di Masjid Al-Munawarah, Jalan Kampung Bali 1, nomor 53, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2016).
Yusril yang berhasrat menjadi gubernur Jakarta periode 2017-2022 mengatakan kemenangan warga Bidara Cina di PTUN atas sengketa proyek inlet sodetan Kali Ciliwung menunjukkan warga tidak bersalah.
"Karena rakyat mampu menunjukkan hak milik di pengadilan, mempunyai hak guna bangunan atas itu, kemudian merasa SK (Surat Keputusan) itu ditetapkan semena-mena tanpa ada musyawarah dengan masyarakat, dan yang terjadi di pengadilan Pak Ahok keok, kalah," kata Yusril.
Menurut Yusril putusan PTUN juga menyyebutkan SK Gubernur DKI Nomor 2779/2015 tentang perubahan SK Nomor 81 Tahun 2014 tentang penetapan lokasi sodetan Ciliwung yang dikeluarkan Ahok bertentangan dengan aturan perundang-undangan.
"Lalu SK 2779 itu oleh pengadilan dinyatakan bertentangan, dengan peraturan UU yang berlaku dan bertentangan, dengan asas pemerintahan yang baik dan memerintahkan kepada, tergugat gubernur Ahok untuk mencabut surat tersebut, karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku," katanya.
Diketahui, warga Bidara Cina mengajukan gugatan dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terkait dengan penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung yang berubah dari ketentuan sebelumnya tanpa pemberitahuan kepada warga.
Dalam pembacaan putusan di PTUN Jakarta, pada Senin 25 April 2016, majelis hakim memenangkan warga Bidaracina.
Alasannya, karena menganggap Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta terkait penetapan lokasi untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur telah melanggar azas-azas pemerintahan.
Setelah kalah di pengadilan, Pemprov DKI berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
