Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ikut prihatin atas aksi upaya membubarkan acara peringatan World Press Freedom Day 2016 dan pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta yang digelar AJI Yogyakarta pada Selasa (4/5/2015) malam. Alasan pembubaran acara oleh kelompok intoleran karena mengkhawatirkan film karya Ruhung Nasution itu akan membangkitkan gerakan Partai Komunis Indonesia, tidak beralasan. Aksi tersebut sepengetahuan polisi.
"Apa sih yang ditakutkan dari acara itu, apakah itu betul untuk membangkitkan PKI, apa iya, coba cek saja ke AJI. Saya kira tidak, itu (film) kan karya-karya ilmiah," kata komisioner Komnas HAM Nurcholis di kantornya, Jakarta, Rabu (4/5/2016).
Komnas HAM tak membenarkan aksi pembubaran acara itu. Komnas meminta pemerintah Yogyakarta turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Menurut saya tidak selayaknya acara seperti itu dilarang. Ini kan tidak ada simbol-simbol atau lambang (komunis), tapi ini kan film untuk mengenang sebuah peristiwa. Hanya saja ada kelompok intoleran yang mengganggu itu. Saya kira itu pemerintah daerahnya, gubernurlah yang menyelesaikan itu," ujar dia.
Nurcholis mengatakan kelompok intoleran perlu mendapatkan informasi yang utuh agar mereka dapat menghargai perbedaan.
"Jadi kalau ada perbedaan, perlu dipertemukan. Kadang memang negara ini dikelola (pemerintah) dengan rumor . Tanpa mau melakukan dialog, silaturahmi.
Jadi saran saya kepada Pemerintah Daerah lakukan dialog. Sebaiknya kelompok-kelompok (intoleran) ini juga tidak memaksakan kehendaknya, dan sebaiknya kumpulkan informasi yang lengkap," kata dia.
"Seperti kemarin (beberapa waktu lalu) kami dianggap membangkitkan PKI dalam mengadakan Simposium Tragedi 1965. Padahal kami mengumpulkan semua kok, korban dan TNI AD didatangkan, dan baik-baik saja kok, meski memang ada perdebatan dalam forum," kata Nurcholis.
"Apa sih yang ditakutkan dari acara itu, apakah itu betul untuk membangkitkan PKI, apa iya, coba cek saja ke AJI. Saya kira tidak, itu (film) kan karya-karya ilmiah," kata komisioner Komnas HAM Nurcholis di kantornya, Jakarta, Rabu (4/5/2016).
Komnas HAM tak membenarkan aksi pembubaran acara itu. Komnas meminta pemerintah Yogyakarta turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Menurut saya tidak selayaknya acara seperti itu dilarang. Ini kan tidak ada simbol-simbol atau lambang (komunis), tapi ini kan film untuk mengenang sebuah peristiwa. Hanya saja ada kelompok intoleran yang mengganggu itu. Saya kira itu pemerintah daerahnya, gubernurlah yang menyelesaikan itu," ujar dia.
Nurcholis mengatakan kelompok intoleran perlu mendapatkan informasi yang utuh agar mereka dapat menghargai perbedaan.
"Jadi kalau ada perbedaan, perlu dipertemukan. Kadang memang negara ini dikelola (pemerintah) dengan rumor . Tanpa mau melakukan dialog, silaturahmi.
Jadi saran saya kepada Pemerintah Daerah lakukan dialog. Sebaiknya kelompok-kelompok (intoleran) ini juga tidak memaksakan kehendaknya, dan sebaiknya kumpulkan informasi yang lengkap," kata dia.
"Seperti kemarin (beberapa waktu lalu) kami dianggap membangkitkan PKI dalam mengadakan Simposium Tragedi 1965. Padahal kami mengumpulkan semua kok, korban dan TNI AD didatangkan, dan baik-baik saja kok, meski memang ada perdebatan dalam forum," kata Nurcholis.
