Fraksi Demokrat Belum Tahu Soal Kunjungan Fiktif Anggota DPR

Suara.com - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, dirinya belum mengetahui adanya surat pemberitahuan terkait  dugaan kunjungan kerja fiktif anggota DPR. Pasalnya BPK mengendus adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 945 miliar terkait surat edaran Fraksi PDI Perjuangan yang meminta laporan hasil kunjungan kerja yang harus sesuai ketentuan.

"Hingga kita reses, belum terima surat pemberitahuan itu, kita belum tahu kegiatan apa itu suratnya kita belum tahu. Selama ini sesuai Undang-undang MD3, pertanggungjawaban tugas masing-masing anggota pasti membuat laporan," ujar Didik saat dihubungi wartawan, Sabtu (14/5/2016).

Menurutnya, ketika masa reses dan kunjungan kerja, para anggota fraksi Demokrat memiliki bukti-bukti dokumentasi untuk dilaporkan.

"Kalau persoalan kegiatan kemudian basisnya kegiatan, kegiatan ini terukur bagaimana anggota dewan meresap aspirasi. Fakta kegiatan itu misal dari foto itu bisa memverifikasi dari foto misal menggunakan anggarannya Rp 15 juta," ucapnya.

Seperti diketahui, BPK mengendus potensi kerugian negara Rp945 miliar ketahuan setelah Fraksi PDI Perjuangan melalui surat edaran yang ditandatangani sekretaris fraksi Bambang Wuryanto kepada semua anggota pada 10 Mei 2016. Semua anggota diminta membuat laporan hasil kunker sesuai ketentuan. Laporan harus dilengkapi, kunjungan kerja perorangan masa reses persidangan III tahun sidang 2014-2015, persidangan IV tahun sidang 2014-2015, persidangan I tahun sidang ‎2015-2016, dan persidangan II tahun sidang 2015-2016.

Surat Fraksi PDI Perjuangan bernomor 104/FPDIP/DPR-RI/2016 tersebut, berisi:

Atas ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 211 ayat (6) dan surat Setjen DPR RI tentang diragukannya keterjadiannya kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI dalam melaksanakan tugasnya, sehingga potensi negara dirugikan Rp945.465.000.000

Oleh karenanya kepada Yth Bapak/Ibu anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI diharap melengkapi laporannya. Selanjutnya laporan tersebut diharap sudah diterima fraksi paling lambat tanggal 25 Mei 2016.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR Suratna mengatakan Sekretariat Jenderal DPR tidak pernah mengirim surat kepada fraksi-fraksi di DPR RI terkait dengan proses pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2015 di Sekretariat Jenderal DPR, termasuk di dalamnya kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan secara perorangan oleh anggota dewan dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat.

"Apa yang disebut dengan kerugian negara dalam pemberitaan media, sejatinya belum merupakan kerugian negara, namun lebih kepada dugaan potensi yang belum dapat diyakini keterjadiannya karena belum semua anggota DPR menyampaikan laporan kegiatan sebagai bukti riil sebagaimana dinyatakan oleh BPK," kata Suratna melalui pernyataan tertulis yang diterima Suara.com.

Suratna menegaskan sesuai dengan Pasal 211 ayat (6) Peraturan DPR tentang Tata Tertib menyatakan bahwa laporan kunjungan kerja anggota disampaikan oleh anggota kepada Fraksinya masing-masing. Sebelum adanya pemeriksaan BPK telah banyak anggota yang menyampaikan laporan kunjungan kerja ke fraksinya.

Saat ini, kata Suratna, Setjen DPR terus menghimpun laporan kunker anggota DPR dan menyerahkan laporan kunker tersebut kepada BPK. Jumlah laporan kunker tersebut yang disampaikan kepada BPK dari hari ke hari terus bertambah.