Ketua DPD Jawa Barat PDI Perjuangan T. B. Hasanuddin berharap jatah kursi menteri untuk PDI Perjuangan bertambah bila Presiden Joko Widodo merombak kabinet lagi. Tetapi, Hasanuddin menyerahkan kebijakan tersebut kepada Presiden.
"Kalau andai-andai, andai-andaian saya malah ditambah (kursi menteri PDI Perjuangan)," kata Hasanuddin yang juga duduk di wakil ketua Komisi I DPR, Rabu (25/5/2016).
Isu reshuffle kabinet kembali mengemuka setelah Partai Golkar bergabung dengan pemerintah.
Hasanuddin mengatakan PDI Perjuangan siap memberikan masukan bila diminta membantu merumuskan susunan kabinet yang baru.
Namun, kata dia, reshuffle tidak perlu dibuat ramai karena merupakan hak prerogatif Presiden.
"Hak beliaulah. Kalau diajak bicara ya kita bicara. Tapi itu kan hak beliau. Tidak perlu diramaikan, itu hak prerogatif beliau yang melekat pada dirinya," kata dia.
Saat ini, ada lima kader PDI Perjuangan yang sudah mendapat jatah kursi di kabinet. Mereka adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Kalau andai-andai, andai-andaian saya malah ditambah (kursi menteri PDI Perjuangan)," kata Hasanuddin yang juga duduk di wakil ketua Komisi I DPR, Rabu (25/5/2016).
Isu reshuffle kabinet kembali mengemuka setelah Partai Golkar bergabung dengan pemerintah.
Hasanuddin mengatakan PDI Perjuangan siap memberikan masukan bila diminta membantu merumuskan susunan kabinet yang baru.
Namun, kata dia, reshuffle tidak perlu dibuat ramai karena merupakan hak prerogatif Presiden.
"Hak beliaulah. Kalau diajak bicara ya kita bicara. Tapi itu kan hak beliau. Tidak perlu diramaikan, itu hak prerogatif beliau yang melekat pada dirinya," kata dia.
Saat ini, ada lima kader PDI Perjuangan yang sudah mendapat jatah kursi di kabinet. Mereka adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
