Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Donny Imam Priambodo, mengatakan bahwa ada delapan catatan untuk mendukung rencana kerja pemerintah (RKP) sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.
"Pertama, mengusulkan pembenahan perundang-undangan tentang penerimaan negara, baik perpajakan dan bukan pajak, serta mekanisme pengawasan atas penerimaan tersebut agar negara mendapatkan haknya dengan lebih adil," kata Donny, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/5/2016).
Selanjutnya menurut Donny, yang kedua, besarnya dana transfer ke daerah selain ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat di daerah, seharusnya juga disertai dengan penciptaan lapangan kerja dan kemudahan investasi.
"Hal ini membutuhkan penyederhanaan prosedur, harmonisasi, dan sinkronisasi perizinan pada tingkat pusat dan tingkat daerah," sambungnya.
Ketiga, lanjut politisi NasDem tersebut, mendukung pemerintah untuk mempertahankan besarnya alokasi belanja sosial dan subsidi untuk membantu petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Catatan keempat, menurut Donny, adalah bahwa pemerintah perlu menjaga tingkat defisit yang manageable agar beban pembiayaan tidak terus meningkat, serta menjaga ruang fiskal agar tetap terkendali melalui sinergitas dengan semua otoritas keuangan. Kelima, pemerintah perlu mengoptimalkan dan mempercepat realisasi anggaran belanja.
"Keenam, mendukung pemerintah dalam hal alokasi anggaran infrastruktur, demi meningkatkan fasilitas sarana untuk mobilitas masyarakat dan barang, ketahanan dan kedaulatan pangan serta energi, termasuk sumber daya terbarukan, kegiatan usaha, serta menarik investasi yang produktif bagi kepentingan bangsa," paparnya lagi.
Catatan ketujuh, menurut Donny, adalah mendorong pemerintah dapat lebih memanfaatkan pasar global, serta meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada gilirannya akan menyerap tenaga kerja. Yang kedelapan atau terakhir, adalah mengusulkan pembenahan BUMN, agar BUMN dapat menjadi andalan dan agen penyumbang penerimaan negara yang besar dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
"Kami berharap, delapan rekomendasi tersebut menjadi bahan pertimbangan rencana kerja pemerintah (RKP) saat membahas RAPBN 2017 bersama DPR," pungkas Donny.
