BKKBN Kembali Canangkan Kampung KB di Tanjung Pinang

Jum'at, 27 Mei 2016 | 18:40 WIB

Pencanangan Kampung KB di Kelurahan Tanjung Unggat, RW 6, Bukit Bestari, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Jumat (27/5/2016). (Suara.com/Dinda Rachmawati)

Suara.com - Salah satu wilayah di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, baru saja resmi dicanangkan sebagai Kampung KB pada hari ini, Jumat (27/5/2016) oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra Surapaty, Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun dan Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah.

Kampung KB yang terpilih tersebut berada di wilayah Kelurahan Tanjung Unggat, RW 6, Bukit Bestari, Tanjung Pinang. Daerah ini merupakan kawasan kampung nelayan yang padat penduduk.

Lis Darmansyah menyambut baik pencanangan Kampung KB di wilayah tersebut. Menurutnya, hal ini bisa meningkatkan peserta KB baru, meningkatkan peserta KB yang sudah aktif, membenahi kebutuhan KB yang belum terpenuhi, hingga terbinanya ibu hamil menyusui.

"Kampung KB juga bisa membina remaja untuk lebih aktif, meningkatkan penghasilan keluarga sejahtera, kelompok usia lansia yang terlayani dan semua anak usia sekolah bisa bersekolah," ujar dia dalam sambutannya dalam pencanangan Kampung KB di Kelurahan Tanjung Unggat, RW 6, Bukit Bestari, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Eva Kusuma: Orang yang Dikebiri Bisa Jadi Psikopat

Pencanangan Kampung KB kali ini juga disinergikan dengan Baksos TNI Manunggal KB-KES dan dibuka dengan pelayanan KB gratis, pengobatan hingga gelar dagang UPPKS.

Surya Chandra Surapaty mengatakan TNI merupakan salah satu mitra kerja yang mendukung program KB dengan baik. Untuk itu, pihaknya sangat menyambut baik sinergi ini, karena lanjut dia, keberhasilan KB, tidak terlepas dari bantuan TNI, mulai dari jajaran tertinggi hingga para Babinsa yang ada di lapangan.

Lebih lanjut Surya mengatakan bahwa pembentukan Kampung KB merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo. Di mana ia ingin manfaat program KB dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah yang kurang sejahtera, daerah nelayan, masyarakatnya memiliki banyak anak, kumuh, dan padat.

"Presiden ingin KB bisa bergema dan bergaung kembali di masyarakat, meski proses pencanangan di provinsi Kepulauan Riau ini agak terlambat jika dibandingkan dengan provinsi lain karena pemilihan beberapa kepala daerah yang baru saja selesai," ungkap dia.