Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengaku optimistis anggota dewan bisa mengumpulkan suara untuk menggelar Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Politikus Partai Gerindra tersebut yakin jika nantinya 80 anggota Dewan bakal sepakat menandatangani sebagai syarat digelarnya HMP untuk melengserkan Ahok.
"Kalau minimal 80 suara diparipurnakan, dapatlah, orang nggak suka semua," kata, Taufik ketika dikonfirmasi, Senin (30/5/2016).
Menurut Taufik, saat ini setidaknya sudah ada 12 tanda tangan yang di bubuhkan anggota DPRD DKI. Adapun 12 tanda dari anggota dewan tersebut berasal dari Fraksi Partai Gerindra, perwakilan Golkar, Demokrat, dan PPP. Dikatakan Taufik hingga kini penggalangan tanda tangan untuk dilakukan HMP terus digulirkan ke anggota dewan.
"Ya diedarkan terus pokoknya," katanya.
Rencana HMP untuk menggulingkan Ahok kembali mencuat saat desakan warga DKI yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Utara yang sebelumnya menggelar aksi di gedung DPRD DKI yang menuntut Ahok harus segera dilengserkan.
"Kalau mereka datang, nggak apa-apa. Kami harus terima dong," kata Taufik.
Sebelumnya, pimpinan DPRD DKI menerima perwakilan AMJU saat menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (20/5/2016) lalu. AMJU mendesak dewan DPRD DKI segera menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menggulingkan jabatan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Ya sudah nanti kita komunikasikan dengan teman-teman fraksi. Ada suara masyarakat seperti ini, mudah-mudahan saya yakin teman-teman fraksi lain akan menyambut baik. HMP itu kan sebenarnya masih terbuka," kata Taufik.
"Kita komunikasikan nih ada permintaan HMP dari publik begono begini. Kan tadi perwakilan Golkar setuju. Tinggal fraksi lain," imbuhnya.
