Suara.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan urusan reshuffle kabinet adalah kewenangan Presiden Joko Widodo. Isu perombakan kabinet mencuat setelah Partai Golkar merapat ke pemerintahan Jokowi-JK.
"Yang saya tahu hak prerogratif reshuffle ada pada presiden. Tukar, ganti orang, berhentikan orang, nambah orang ada pada dia (Presiden). Boleh- boleh saja Golkar mendesak. Asal pak Jokowi memang mau didesak Golkar atau tidak," kata Surya di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta, Selasa (7/6/2016) malam.
Paloh menilai Jokowi tak mudah terpengaruh desakan partai yang ingin mendorong untuk melakukan reshuffle. Kata dia, masyarakat juga sudah tahu hal itu.
"Untuk katakanlah memaksakan keinginan, semuanya berpulang pada hak prerogratif presiden," ucapnya.
Selain itu, Paloh juga tak masalah jika ada pengurangan menteri dari Partai Nasdem.
"Nggak papa. Nggak masalah itu. Nggak ada masalah sama Nasdem ini. Sepanjang memang pemerintahan semakin kuat dan kebijakannya bisa diterima public dengan partisipasi public yang kuat dari waktu ke waktu, saya pikir itu jauh lebih baik," katanya menjelaskan.
