Suara.com - Pada tanggal 14 April 2016 yang lalu, Presiden Joko Widodo meminta semua kementerian memangkas anggaran masing-masing sebesar Rp50 triliun.
Tetapi, dalam proses pembahasan APBN Perubahan 2016, Kementerian Hukum dan HAM malah minta tambahan dana sebesar Rp2,2 triliun untuk perbaikan lembaga pemasyarakatan.
Kemudian, Polri meminta penambahan dana sebesar Rp8,39 triliun untuk penanggulangan teror dan peningkatan sarana dan prasarana. Kejaksaan Agung juga meminta tambahan dana sebesar Rp310 miliar.
Menanggapi hal itu, Ketua DPR Ade Komarudin menegaskan dalam APBN Perubahan 2016, tidak akan ada kementerian yang diberikan penambahan dana. APBN Perubahan, kata dia, justru akan memotong anggaran seluruh kementerian.
"Minta tambahan gimana? Mereka itu semuanya dilakukan pemotongan masing-masing 10 persen," kata Ade Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (9/6/2016).
"Mengeluh atau tidak mengeluh ya udah. Udah dipotong semua rata, tidak ada anak emas," Ade menambahkan.
Ade mengatakan pemotongan anggaran tersebut dilakukan karena saat ini sedang terjadi defisit anggaran.
"Ya mau gimana lagi? Duit nggak ada. Ngutang juga udah pusing," kata Ade.
