Dinkes Bekasi Segera Verifikasi RS Pengguna Vaksin Palsu

Esti Utami | Suara.com

Kamis, 14 Juli 2016 | 21:06 WIB
Dinkes Bekasi Segera Verifikasi RS Pengguna Vaksin Palsu
Menkes Nila F Moeloek saat memaparkan rumah sakit pengguna vaksin palsu. (suara.com/Kurniawan Mas'ud)

Suara.com - Empat rumah sakit swasta di Bekasi, Jawa Barat disebut sebagai pengguna vaksin palsu yang diproduksi pasangan Hidayat Taufiqurahman dan Rita Agustina. Empat rumah sakit tersbut adalah RS Sayang Bunda Pondok Ungu Bekasi Utara, RS Permata Kecamatan Mustikajaya, RS Elisabeth Kecamatan Narogong dan RS Hosana Medica Bekasi Kecamatan Rawalumbu.

Rumah sakit itu diindikasikan menyuntikan vaksin palsu jenis anti tetanus serum (ats), anti difteri serum (ads) dan anti bisa ular (abu), serta Purified Protein derivative (PPD).

Menanggapi laporan Kementerian Kesehatan ini Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jawa Barat berjanji akan segera melakukan tindakan.

"Respon kami adalah melakukan verifikasi terkait kebenaran kabar tersebut dengan mendatangi satu per satu rumah sakit yang dimaksud," kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tety Menurung di Bekasi, Kamis (14/7/2016).

Keempat vaksin itu dipalsukan karena harganya cukup mahal dan bukanlah vaksin dasar yang selama ini gratis dari pemerintah. Melihat peluang itu, maka tersangka menjual vaksin itu jauh lebih murah sekira Rp300 ribu sampai Rp400 ribu dari harga normal.

"Seperti vaksin ATS, kalau dijual seharga Rp115 ribu per kemasan, ads Rp868 ribu per kemasan dan abu Rp430 ribu per kemasan. Harga itu belum termasuk PPN dan ongkos distribusi," katanya.

Vaksin dasar seperti polio, BCG, hepatitis dan sebagainya tidak dipalsukan oleh tersangka, karena vaksin ini gratis dari pemerintah.

Dikatakan Tety, upaya verifikasi kebenaran kabar tersebut merupakan pekerjaan berat dan lama yang harus ditempuh pihaknya.

"Kami akan menelusuri sejak kapan dia (manajemen rumah sakit) memesan vaksin itu serta siapa saja konsumennya," katanya.

Selain rumah sakit swasta, kata Tety, pihaknya juga akan memverifikasi sekitar 300 klinik yang beroperasi di wilayah itu.

"Kalau tidak segera kita cek, khawatir data dan bukti perihal tudingan penggunaan vaksin palsu sudah dimusnahkan," katanya.

Tety menambahkan, penggunaan vaksin palsu masuk dalam kategori berbahaya bagi kesehatan.

"Bahaya sekali (vaksin palsu). Kalau daya tahan tubuh anak kuat, mungkin masih bisa aman. Kalau tidak kuat daya tahan tubuhnya bisa berbahaya. Misalnya, ada faktor lingkungan atau dari luar virusnya," katanya. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Banjir Jakarta: Ancaman Kesehatan Publik yang Tersembunyi di Balik Genangan

Banjir Jakarta: Ancaman Kesehatan Publik yang Tersembunyi di Balik Genangan

Your Say | Minggu, 25 Januari 2026 | 13:03 WIB

Terkini

BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar

BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:24 WIB

LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi

LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:11 WIB

Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural

Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:06 WIB

JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai

JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:01 WIB

Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban

Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:01 WIB

Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal

Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 18:56 WIB

Modus 'Crispy Fruit', WNA China Pengedar Happy Water Diciduk di Apartemen Pademangan

Modus 'Crispy Fruit', WNA China Pengedar Happy Water Diciduk di Apartemen Pademangan

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 18:52 WIB

Rangkul Homeless Media, Bakom Perkenalkan Mitra Baru New Media Forum

Rangkul Homeless Media, Bakom Perkenalkan Mitra Baru New Media Forum

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 18:33 WIB

Kasus PRT Loncat dari Lantai 4, Polisi Tetapkan Pengacara Adriel Viari Purba Tersangka

Kasus PRT Loncat dari Lantai 4, Polisi Tetapkan Pengacara Adriel Viari Purba Tersangka

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 18:18 WIB

Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus 'Majikan Sadis' di Benhil, Ini Perannya!

Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus 'Majikan Sadis' di Benhil, Ini Perannya!

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 18:13 WIB