Tidak Perlu Tambah Kewenangan TNI di UU Terorisme

Suara.com - ‎Anggota Komisi I Fraksi ‎PDI Perjuangan Charles Honoris mengatakan, tidak perlu adanya penambahan kewenangan TNI yang berlebihan dalam revisi UU Terorisme. Menurutnya, jangan sampai penegakan hukum, khususnya pada tindakan terorisme malah jadi tumpang tindih dan membuat sulitnya kordinasi antar institusi.

"Tidak perlu adanya penambahan kewenangan TNI yang berlebihan dalam revisi U Terorisme. Jangan sampai malah terjadi tumpang tindih kebijakan dan undang-undang yang justru memunculkan potensi semakin sulitnya koordinasi yang dilakukan oleh berbagai institusi. Bahkan, jangan sampai mengancam penegakan dan marwah undang-undang itu sendiri," kata Charles saat berbincang dengan suara.com, Jumat (22/7/2016).

Charles menerangkan, Kewenangan TNI dalam menghadapi aksi terorisme dalam skala tertentu sudah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Dua UU tersebut adalah buah dari reformasi dan sudah mengatur Tupoksi TNI termasuk menjaga TNI agar tidak memerangi rakyatnya sendiri. Selain itu, terdapat 14 aturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Selain itu, dia menegaskan, ada perbedaan tugas antara Polri dan TNI. Tugas utama Polri adalah sebagai penegak hukum dan TNI adalah terkait pertahanan Negara khususnya perang. Dia menrangkan, tugas utama militer di negara demokrasi adalah dididik, dilatih dan dibina untuk menghadapi persiapan untuk perang.

"Karenanya, pelibatan militer dalam OMSP termasuk salah satunya mengatasi terorisme sifatnya hanya perbantuan, sementara, dan didasarkan pada keputusan politik negara, dan yang terpenting sebagai pilihan terakhir setelah institusi sipil tidak lagi dapat mengatasinya," kata dia.

Charles menyinggung soal keberhasilan prajurit TNI yang berhasil menembak mati pimpinan MIT Santoso dalam operasi gabungan TNI-Polri. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada persoalan atau masalah dalam UU terorisme yang ada sekarang. UU yang ada sudah bisa mengakomodir kerjasama dan koordinasi yang baik antara TNI dan Polri dalam hal pemberantasan terorisme.

"Indonesia menganut model penegakan hukum dalam hal penanganan kasus-kasus terorisme. Maka, peran dan keterlibatan TNI harus sesuai permintaan dan kebutuhan dari penegak hukum dan disahkan melalui Kepres," katanya.

Di sisi lain menambahkan, dalam kaitannya itu, penting meningkatkan serta menguatkan upaya pencegahan dan deteksi dini. Karenanya, BIN memainkan perannya secara optimal untuk pencegahan dan deteksi dini.

"BIN harus dapat melakukan koordinasi yang baik dengan penegak hukum agar penggalangan informasi yang sudah dilakukan oleh BIN tidak sia-sia," tutur Charles.