Ada Reshuffle Lagi, Demokrat Tetap di Luar Pemerintahan

Suara.com - Wacaca reshuffle kabinet kerja Jokowi-JK akhir-akhir ini semakin kencang diperbincang. Terutama oleh para politisi dari berbagai partai politik.

Tak jauh beda dengan politisi lainnya, politisi dari Partai Demokrat Agus Hermanto juga memberikan jawaban normatif saat ditanya soal isu reshuffle tersebut. Katanya, reshuffle kabinet merupakan hak prerogagif Presiden Joko Widodo.

"Reshuffle kita ketahui, sekali lagi ini adalah kewenangan daripada Presiden, karena sistem kabinet kita adalah sistem kabinet presidensial," kata Agus di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Agus melanjutkan, partainya sampai saat ini tetap komitmen berada di luar pemerintahan. Sebab itu, Demokrat memposisikan diri sebagai partai pengontrol segala kebijakan pemerintah.

"Kalau untuk Demokrat, kita ketahui bahwa Demokrat ini tentunya sebagai partai penyeimbang. Tentunya jelas pasti di luar daripada pemerintahan," kata Agus.

Agus melanjutkan meskipun Demokrat berada di luar pemerintahan, namun bukan berarti secara serta merta menolak seluruh kebijakan pemerintah. Melainkan akan mengontrol sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut berdampak baik terhadap rakyat.

"Namun kita bukan partai yang semua kebijakan kita tolak, tidak! Manakala kebijakan itu baik untuk rakyat dan inline dengan kebijakan Partai Demokrat, pasti Partai Demokrat berada paling depan," kata Agus.

"Namun jika kebijakan ini sebaliknya tidak sesuai dengan keinginan rakyat, tidak inline dengan Partai Demokrat, pasti kita berikan kritisi dan memberikan solusi-solusi," Agus menambahkan.

Agus menilai kinerja kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla kurang maksimal. Terutama di bidang perekonomian. Katanya, hal tersebut terbukti dari merosotnya ekonomi Indonesia.

"Melihat kabinet, khususnya di bidang ekonomi, kan kita ketahui bahwa ekonomi kita betul-betul turun dengan curamnya," jelasnya.

Terdapat ketidak seimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara. Tentu dalam hal ini, yang patut untuk dipertanyakan adalah para pembantu Presiden yang ada hubungannya dengan perekonomian negara. Selain itu rendahnya daya beli masyarakat sangat berdampak terhadap perekonomian negara.

"Kita ketahui, bahwa pada problemnya sekarang ini daya beli masyarakat menengah ke bawah. Sekarang ini betul-betul menurun, sehingga inilah yang menyebabkan kecuraman daripada penurunan ekonomi ini," tutur Agus.