Suara.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan imbauan Presiden Joko Widodo agar para menteri jangan ke luar Jakarta hingga 29 Juli 2016. Imbauan ini bertujuan agar semua menteri menghadiri rapat paripurna kabinet di Istana Negara yang akan diselenggarakan, besok.
Imbauan tersebut kemudian memunculkan multi tafsir, di antaranya menyebutkan Presiden Jokowi akan melakukan perombakan komposisi menteri di Kabinet Kerja. Wacana tersebut semakin menguat setelah Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar menjadi pendukung pemerintah.
Menanggapi hal itu, politisi Partai Nasional Demokrat Taufiqulhadi memprediksi Presiden Jokowi tidak akan mengurangi jatah menteri dari partai politik. Sebab, jika hal tersebut dilakukan, berpotensi mengganggu stabilitas pemerintah.
"Menurut saya Presiden tidak akan mengurangi jatah partai politik. Karena apa yang dibutuhkan oleh Presiden adalah kestabilan pemerintah. Kalau kestabilan pemerintah itu dianggap pilar sekarang belum cukup kuat. Ada lima pilar, PDIP, Nasdem, Hanura, PKB, PPP yang sudah tertancap mendukung Presiden," kata Taufiq di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/7/2016).
Taufiq justru memprediksi Presiden akan menambah menteri dari partai politik. Tujuannya untuk menjaga kestabilan politik di pemerintahan. Dengan masuknya PAN dan Golkar, Presiden diyakini akan mengakomodir kader mereka di kabinet.
"Mungkin Presiden perlu menambah pilar baru, ada dua apakah itu PAN dengan Golkar menjadi tujuh. Maka saya rasa tidak mungkin Presiden menambah partai lain dan mengurangi partai yang lain. Dan yang tidak akan dilakukan oleh Presiden Jokowi memiliki kesantunan politik," kata Taufiq.
Taufiq tidak khawatir jatah Nasdem berkurang.
"Kami tidak ada khawatirkan sama sekali, toh menurut saya kan belum tentu Presiden akan mengurangi jatah partai politik," kata Taufiq.
