Aksi Tiga Juta KTP, Ahok: Harusnya Mereka Berhenti Jadi RT dan RW

Suara.com - Di tengah persiapan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju ke pilkada Jakarta periode 2017-2022, muncul gerakan pengumpulan tiga juta salinan KTP warga Jakarta yang digagas forum rukun tetangga dan rukun warga untuk menolak kepemimpinan Ahok.

"Mereka mau ngumpulin tiga juta KTP buat menolak. Sah-sah saja secara demokrasi," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/8/2016).

Pengurus RT dan RW di Jakarta yang menolak membentuk forum tersebut adalah yang dulu menolak aplikasi Qlue. Tetapi sebenarnya tidak semua RT dan RW mendukung gerakan ini.

Ahok kemudian menyoroti penggagas gerakan tersebut. Menurut Ahok yang dilakukan oknum RT dan RW telah bermain politik dan Ahok menyarankan kepada mereka untuk berhenti dari aparatur kelurahan.

"Kalau secara RT dan RW berarti mereka sudah bermain politik, harusnya mereka berhenti jadi RT dan RW. RT dan RW kan nggak boleh berpolitik," ujar Ahok.

"Kalau mereka mau berpolitik, tapi mereka menerima APBD. Itu sebetulnya (yang bermasalah). Siapapun menerima APBD nggak boleh politik," Ahok menambahkan.

Gerakan tersebut mengemuka setelah ada orangtua murid sekolah TK di Jakarta Timur diminta mengisi formulir dukungan berkop Forum RT dan RW DKI Jakarta.

Dalam formulir tersebut disebutkan membutuhkan tiga juta salinan KTP untuk menolak pemimpin yang arogan, zalim, temperamental, melemahkan, dan melecehkan lembaga RT dan RW.