Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejauh ini belum dapat mengatasi persoalan parkir liar yang marak ditemui di Ibu Kota. Banyaknya oknum Pegawai Negeri Sipil DKI dan aparat yang terlibat disinyalir menjadi penyebab utama maraknya parkir liar.
"Kita temukan banyak oknum di dalam main juga, malak-malakin orang dengan parkir ini. Jadi kalau ada setor dibiarin. Masalahnya tuh ada di orang," kata Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (11/8/2016).
Pemprov DKI Jakarta dikatakan Ahok akan membuat aplikasi untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta. Semisal untuk menangani persoalan parkir liar.
Selain itu Ahok juga menyoal lemahnya data dari Dishubtras DKI soal penertiban parkir liar.
"Saya mau paksa ada aplikasi, jadi kalau dia mau nilang orang atau mau derek dia mesti masukin ke aplikasi," kata Ahok.
"Kalau sekarang kan kita nggak ada aplikasi, dia hanya tulis buku dia bisa cetak sembarangan, kasih orang, kalau udah deal dia kasih duit, dia kantongin," Ahok menambahkan.
Menurut Ahok, kepala daerah tidak akan mampu mengawasi seluruh pekerjaan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Itu sebabnya sebuah apliskasi dirasa amat penting diterapkan di kota-kota besar, khususnya Jakarta.
"Nah berarti kita mesti ada aplikasi, ribuan ini nggak bisa dikontrol satu-satu. Tapi kalau bikin aplikasi melalui smart city, semua orang akan ikut partisipasi ngawasin. Ini baru kemarin saya suruh untuk ciptakan aplikasi itu," ujarnya.
