Gibran Mundur, PDIP Dorong Pemulihan Etika Demokrasi dan Supremasi Hukum

Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menanggapi keputusan Gibran Rakabuming Raka yang menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Partai berlambang banteng moncong putih itu memandang peristiwa tersebut sebagai pelajaran penting untuk mengevaluasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyampaikan bahwa persoalan ini menyentuh aspek fundamental kekuasaan.

"Bagi PDI Perjuangan, persoalan ini bukan sekadar menyangkut pergantian seorang pejabat negara, melainkan menyentuh persoalan fundamental tentang legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, dan tanggung jawab moral seorang pemimpin terhadap rakyat," ujar Hasto kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Hasto menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanat yang harus dijalankan dengan integritas dan kejujuran, serta tidak boleh diwariskan berdasarkan budaya feodal.

PDI Perjuangan merumuskan lima poin pelajaran penting dari peristiwa tersebut.

Kelima poin itu mencakup penguatan legitimasi kekuasaan berdasarkan ideologi Pancasila, pentingnya penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, penghormatan terhadap independensi konstitusi dan kekuasaan kehakiman, transparansi proses ketatanegaraan sesuai UUD 1945, hingga penegasan bahwa demokrasi harus berdiri di atas keutamaan moral dan keteladanan pemimpin.

"PDI Perjuangan mengajak seluruh kekuatan politik menjadikan peristiwa ini sebagai momentum koreksi nasional terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan, penguatan independensi lembaga negara, supremasi hukum serta pemulihan etika demokrasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan tertutup antara pimpinan MPR RI dan Gibran di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

"Pimpinan rakyat Republik Indonesia menerima Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit," kata Muzani.

Muzani menjelaskan, kedatangan Gibran bertujuan menyampaikan langsung surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Menurut Gibran, surat serupa juga telah diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Menindaklanjuti permohonan tersebut, MPR akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah-langkah konstitusional selanjutnya.

"Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut. Dan hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," ujar Muzani.

Berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari sejak pengunduran diri diajukan untuk menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru.

Muzani juga memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar seluruh tahapan ketatanegaraan tersebut dapat berjalan lancar serta menjadi preseden yang baik bagi demokrasi bangsa.