Suara.com - Basuki Tjahja Purnama (Ahok) meminta tafsiran hakim Undang-undang Kepala Daerah tentang cuti saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi.
Dalam sidang permulan uji materil UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di MK, Jakarta, Senin (22/8/2016) Ahok meminta tafsiran majelis hakim agar petahan dapat tidak mengambil cuti pada masa kampanye.
Ahok akan maju kembali dalam Pilgub DKI. Sebagai pemohon ia merasa dirugikan atas ketentuan pasal 70 ayat 30 UU Pilkada dapat ditafsirkan bajwa selama kampanye petahana wajib cuti.
"Saya minta penafsiran bahwa petahana harus ambil cuti hampir emmpat bulan. Saya minta tambahan tafsiran cuti hak setiap orang, kalau saya tidak ambil cuti, saya tidak lakukan kampanye," kata Ahok dalam persidangan.
Menutur dia, jika dalam Pilkada pasangan calon lebih dari dua, kemungkinan pemilihan terjadi dua putaran dan petahana bisa cuti selama enam bulan. Jika selama itu dia merasa dirugikan dalam pekerjaannya.
"Saya minta yang mulia hakim, boleh nggak saya tidak cuti, saya terima konsekuensi tidak kampanye. Ambil perbandingan PNS berhak cuti, kalau 45 hari tidak masuk kerja bisa diberhentikan tidak hormat. Cuti adalah hak dan tidak wajib diambil," ujar dia.
Ahok menjelaskan, alasannya meminta tafsiran agar boleh tidak cuti dalam masa kampanye adalah karena Pemprov DKI akan menyusun anggaran APBD, e-budgeting dan harus ia sebagai Gubernur harus mengawal dan memutuskan hal itu.
"Saya sadar Petahana jauh lebih untung berkampanye untuk tangkis tuduhan apapun. Tetapi memastikan penyusunan e-budgeting juga lebih penting untuk kepentingan masyarakat dari pada saya memikirkan kampanye untuk menang," tutur dia.
Dia menambahkan, dirinya siap dengan konsekuensi jika tidak cuti tidak boleh melakukan kampanye sebagai petahana.
"Saya berpendapat pasal 70 ayat 3 (UU Pilkada) telah melanggar hak pemohon dalam UUD 1945 untuk dapat pengakuan, jaminan dan perlindungan. Saya merasa tidak adil jika hak saya dirampas oleh norma pasal 70, karena saya harus cuti 26 Oktober sampai 11 Februari 2017. Tapi ini masa untuk pengawasan anggaran, saya berakhir masa jabatan Oktober 2017," kata dia.
Sementara itu, Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman mengatakan, ada beberapa catatan pemohon yang perlu diperbaiki.
"Diuji pasal 70 ayat 3 UU Pilkada, tetapi yang dimuat alam norma ini terutama pasal 70 ayat 3 poin a dan b, menakankan cuti diluar tanggungan negara. Poin b dilarang menggunakan fasilitas, apakah itu juga diminta dinyatakan inkonstitusional? Ini perlu dielaborasi. Melihat alasan dari pemohon, yang diminta bukan hanya soal cuti, tapi juga masalah penggunaan fasilitas negara," kata dia.
