Pejabat BPJN Maluku Diperiksa di Kasus Korupsi Jalan

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka Amran HI Mustary, Selasa (23/8/2016). Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara itu diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Maluku dan Maluku Utara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Saat tiba di gedung KPK Amran tak mau bicara. "Dia diperiksa sebagai tersangka," ‎kata Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi.

‎Selain Amran, KPK memnjadwalkan pemeriksaan terhadap anak buah Amran, yakni Navy Anugrah. Navy saat ini menjabat Kepala Kelompok Kerja (Kapokja) Wilayah I BPJN Maluku Utara.

Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggota Komisi V DPR, Andi Taufan Tiro. Baik Amran maupun Andi Taufan ditetapkan tersangka oleh KPK secara bersamaan.

Keduanya diduga turut menerima aliran suap dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir. Meski sudah berstatus tersangka, Amran dan Andi belum dijebloskan ke tahanan oleh KPK.

‎Seperti diketahui, pada kasus ini sejumlah Anggota Komisi V DPR diduga telah menerima suap dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir. Suap diberikan agar para anggota DPR itu menyalurkan program aspirasinya untuk pembangunan jalan milik Kementerian PUPR di Maluku dan Maluku Utara.

KPK dalam telah menetapkan tujuh orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tiga di antaranya merupakan Anggota Komisi V DPR RI.

Ketiganya, yaitu Damayanti Wisnu Putranti dari Fraksi PDIP, Budi Supriyanto dari Fraksi Golkar, dan Andi Taufan Tiro dari Fraksi PAN. Mereka diduga menerima fee hingga miliaran rupiah dari Direktur PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Sementara tersangka lainnya yakni, Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary, Abdul Khoir serta dua staf Damayanti, yakni Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini.

Abdul Khoir telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor. Dia divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan. Khoir didakwa bersama-sama memberi suap kepada pejabat di Kementerian PUPR dan sejumlah Anggota Komisi V.

Total uang suap yang diberikan Abdul sebesar Rp21,38 miliar, SGD1,67 juta dan USD72,7 ribu. Suap diberikan oleh Abdul bersama-sama dengan Komisaris PT.Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng dan Direktur PT. Sharleen Raya (JECO Group), Hong Arta John Alfred.