Suara.com - Pansus terorisme meminta masukan dari Badan Intelijen Negara untuk pembahasan RUU terorisme. Anggota Pansus Terorisme Nasir Djamil mengatakan masukan BIN ini diperlukan untuk mengetahui peta terorisme di Indonesia.
"Dalam analisa BIN kita ini, seberapa besar sebenarnya potensi atau kekuatan ISIS di Indonesia. Kedua seberapa besar kemampuan badan intelijen kita untuk memberikan early warning kepada WNI baik yang ada di Indonesia maupun yang diluar Indonesia menyangkut kejadian-kejadian akan terorisme," kata Nasir di DPR, Kamis (1/9/2016).
Ketiga, dia menambahkan, supaya lembaga intelijen mampu berkordinasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sebab, kata Nasir, hampir setiap lembaga negara memiliki intelijen sendiri, seperti Jaksa, TNI, dan Polri, yang berjalan sendiri-sendiri. Dia pun berharap ada sinkronisasi dari intelijen ini.
"Sayangnya memang intelijen kita ini ada intelijennya masing-masing pascaorba. Sehingga koordinasi ini tidak berjalan dengan baik. Begitu juga yang namanya BIN yang ada di daerah-daerah. Ini yang kita tadi minta kemudian formulasinya nanti di UU terorisme," ujar dia.
"Artinya fungsi-fungsi intelijen dalam UU intelijen terkait dengan fungsi BIN itu, kita coba formulasi kan dalam revisi UU ini. Karena mereka punya fungsi penggalangan juga, keamanan juga punya fungsi, penyelidikan juga punya fungsi," tuturnya.
