Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan reformasi birokrasi tak dapat ditunda lagi dalam menghadapi era keterbukaan dan persaingan global. Tanpa reformasi birokrasi, Indonesia akan semakin tertinggal dibandingkan negara-negara lain.
Reformasi birokrasi diperlukan untuk membangun fondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global.
"Untuk itu kita harus berani menata kembali lembaga-lembaga pemerintah yang saat ini masih terfragmentasi agar lebih efisien, efektif, terkonsolidasi, dan tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya," kata Jokowi dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/9/2016).
Dalam rapat yang membahas mengenai penataan lembaga non struktural, manajemen aparatur sipil negara (ASN) tersebut, Jokowi mengungkapkan data yang menyebut bahwa dalam kelembagaan Pemerintah pusat pada 2016 masih terdapat 115 lembaga non struktural (LNS). Menurutnya angka itu sangat besar, dan dia memerintahkan LSN yang tugas dan fungsinya tumpang tindih dengan Kementerian yang ada agar dibubarkan.
"Tahun ini saya minta penataan difokuskan pada LSN yang dibentuk dengan Perpres atau Keppres yang masih ada di ranah pemerintah. Jika LNS yang sudah jelas tumpang tindih dengan Kementerian, saya minta dibubarkan dan tugas serta fungsinya ddiintegrasikan kembali ke kementerian yang berkesesuaian," ujar dia.
Sementara itu, terhadap LNS yang dipandang perlu untuk tetap dipertahankan, Jokowi meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melihat kemungkinan penggabungan lembaga-lembaga tersebut dan memperjelas tugas serta fungsinya. Hal itu dilakukan agar efektivitas dan efisiensi lembaga pemerintahan dapat tercapai.
Seperti diketahui, sejumlah LNS itu dibentuk dengan Perppres dan Keppres di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY).
