Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam APBN yang terus meningkat setiap tahunnya untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan warganya. Terhadap alokasi anggaran tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran Kabinet Kerja agar memaksimalkan penggunaan anggaran dan memastikan bahwa penyaluran belanja pendidikan dan kesehatan tersebut benar-benar tepat sasaran.
"Jangan sampai anggaran yang sudah semakin meningkat tapi hasilnya tidak maksimal atau belum maksimal," tegas Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai efektivitas belanja pendidikan dan kesehatan dalam APBN di Kantor Presiden, pada Rabu (5/10/2016).
Dalam hal pelayanan pendidikan, Presiden menginstruksikan untuk dilakukan perombakan besar-besaran guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Presiden secara khusus menyoroti informasi yang diterimanya mengenai kondisi infrastruktur dan peralatan pendidikan yang disebutnya kurang memadai.
"Saya mendapatkan informasi bahwa dari sekitar 1,8 juta ruang kelas, hanya 466 ribu dalam kondisi yang baik. Dari 212 ribu sekolah, ada 100 ribu sekolah yang belum memiliki peralatan pendidikan. Oleh sebab itu, saya minta dilakukan perombakan besar-besaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan," ujarnya.
Selain perbaikan infrastruktur pendidikan seperti sekolah ataupun ruang kelas, Presiden juga meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, untuk terus mengawal dan mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar. Presiden berpesan agar distribusi bantuan berupa kartu yang ditujukan bagi para siswa yang kurang mampu tersebut dapat lebih tepat sasaran.
Adapun terkait pelayanan dan penggunaan anggaran untuk kesehatan, Presiden meminta jajarannya untuk selangkah lebih maju. Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden hendak mengubah paradigma program kesehatan yang selama ini tampak berorientasi pada penanganan yang bersifat kuratif atau pengobatan semata.
"Lakukanlah edukasi dan pembudayaan hidup sehat dalam masyarakat kita," pinta Presiden.
Lebih lanjut, Presiden mengapresiasi distribusi Kartu Indonesia Sehat bagi para pasien kurang mampu yang selama ini berjalan. Menurutnya, hampir 95 persen distribusi bantuan tersebut sudah tepat sasaran. Namun demikian, Presiden tidak hendak jemawa. Dirinya terus meminta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
"Perhatikan hal yang berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan, terutama di daerah-daerah terpencil, kawasan perbatasan, dan juga daerah kepulauan," ucapnya.
Di penghujung pengantarnya, Presiden sekali lagi menegaskan kepada jajarannya agar memperbaiki segala kekurangan yang ada sehingga rakyat dapat merasakan langsung kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin baik.
"Saya kira dua hal mengenai pendidikan dan kesehatan yang paling penting adalah merombak dan memperbaiki strategi pembiayaan serta anggaran sehingga betul-betul bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat," tutupnya.
Hadir dalam rapat terbatas pada sore hari tersebut di antaranya ialah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Damin Nasution, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
TERPOPULER
