Suara.com - Wakil Ketua DPP Partai Golkar Freddy Latumahina mengatakan, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto bisa memecat siapa saja kadernya jika melanggar aturan partai seperti yang melanda Sekretaris Dewan Pembina DPP Golkar Fadel Muhammad.
"Itu juga bisa terjadi kepada siapa saja. Termasuk kepada saya," katanya pada pembukaan Musda Golkar IX di Palu, Minggu malam (13/11/2016).
Pada kesempatan itu, Freddy menyampaikan keputusan partai memecat Fadel Muhammad dari kepengurusan Sekretaris Dewan Pembina karena dianggap melanggar organisasi dengan mengkampanyekan istrinya sebagai calon gubernur Gorontalo yang diusung oleh PDI Perjuangan dan PPP.
"Salahnya (Fadel) tidak minta izin kampanye," katanya.
Dia mengatakan, ketegasan partai dibutuhkan untuk mengembalikan marwah partai sehingga bisa kembali meraih kemenangan pada pemilu 2019 karena setiap pemilu perolehan suara Golkar terus menurun.
Menurut Freddy, konsolidasi kepemimpinan Partai Golkar di daerah dilakukan karena ingin meraih 120 kursi di DPR RI pada pemilu/pilpres 2019.
Dirinya berpendapat, jika Golkar meraih 120 kursi, Partai Golkar bisa memberi pengaruh terhadap pengambilan kebijakan.
"Sulteng bisa menyumbang berapa kursi," katanya.
Selain itu, Golkar juga menargetkan kemenangan 60 persen dari 101 daerah yang menggelar pilkada 2017, dua di antaranya di Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Buol dan Banggai Kepulauan.
Freddy mengklaim kecenderungan partainya terus menanjak naik dari sebelumnya hanya enam persen naik menjadi 18 persen terutama terkait dengan dukungan kepada Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Oleh sebab itu kata Freddy, DPP tidak akan pernah menarik dukungannya kepada Ahok, demikian halnya dukungan kepada Joko Widodo.
Dia mengatakan setiap kegiatan partai di daerah sampai ke desa, setiap kegiatan Golkar harus memasang foto Joko Widodo.
"Kita harus selalu mengahadirkan Jokowi. Dan ini perintah sampai di desa," katanya.
Keputusan tersebut telah ditetapkan dalam Rapimnas Golkar di Jakarta untuk mendukung Jokowi pada pemilihan presiden mendatang. [Antara]
