Ini 'Agenda' Jokowi dan Ahok di Indonesia Menurut Sri Bintang

Suara.com - Tokoh pergerakan sekaligus aktivis '66, Sri Bintang Pamungkas, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memiliki kepentingan yang sama di Indonesia. Menurutnya, kedua orang itu membagi peran satu sama lain untuk meraih kepentingannya.

"Jokowi dan Ahok itu memang dua sejoli. Mereka melakukan pembagian kerja. Jokowi di bidang nasional, Ahok di bidang DKI," kata Sri Bintang, dalam acara Konsolidasi Tokoh Nasional bertema "Kembali ke Kiblat Bangsa", di Aula Dr Ir Soekarno, Universitas Bung Karno (UBK), Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/11/2016).

Kepentingan yang dimaksud, menurut Bintang, tidak lain adalah menjembatani negara Cina untuk masuk ke Indonesia dan menguasai sumber daya alam (SDA) Indonesia.

"Sebelum Jokowi diangkat jadi presiden, dia sudah mengatakan akan membentuk poros maritim serta tol laut. Ternyata poros maritim dan tol laut itu adalah jalur laut dari utara masuk ke Indonesia," ujar Bintang.

Menurut Sri Bintang pula, strategi ini pernah dipakai oleh Jepang untuk menggempur pasukan Belanda yang waktu itu menjajah Indonesia. Kini, menurutnya lagi, Presiden Jokowi kembali menerapkan strategi tesebut agar Cina dengan mudah masuk ke Indonesia.

"Ini sebagaimana Jepang dulu menghancurkan angkatan laut Belanda dalam waktu sepekan. Jadi, maksud Jokowi tidak lain dan tidak bukan (adalah) mengundang para penjajah dari utara dulu, kemudian Cina, untuk masuk ke Indonesia," tuturnya.

Lebih jauh, Bintang juga menuding bahwa antara Presiden Jokowi dan pemerintah Cina sudah memiliki kesepakatan terkait "impor" buruh Cina ke Indonesia. Namun menurutnya, kesepakatan tersebut disembunyikan dari DPR oleh Presiden.

Sir Bintang mensinyalir, pantauan DPR sengaja dikaburkan dari informasi tersebut, supaya Presiden Jokowi dengan mudah menjalankan misinya.

"Tanggal 15 Februari, seorang (ahli) waterdam Cina sudah berbicara di UI bahwa Cina akan mengirim 10 juta orang Cina untuk masuk ke Indonesia. Perjanjian ini tidak pernah disampaikan kepada DPR oleh Pak Jokowi. DPR waktu itu memang 'dirusak' oleh Jokowi," klaim Sri Bintang.

Menurut Bintang lagi, pada saat itu DPR sengaja disibukkan dengan persoalan lain, bahkan sengaja diciptakan persoalan di internal DPR.

"Anda ingat bagaimana dulu ada isu DPR tandingan. DPR juga dirusak dengan uang dan lain sebagainya, sehingga DPR tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk mengendalikan pemerintah. Itu memang yang dikendalikan oleh Jokowi," katanya lagi.

Lebih lanjut, Sri Bintang juga mengatakan bahwa sebelum Jokowi dilantik sebagai Presiden RI, ia sudah melakukan perjanjian dengan Amerika Serikat (AS) terkait dengan referendum Papua.

"Lalu sebelum itu, bahkan sebelum Jokowi diangkat jadi Prsiden, di Australia tanggal 27, 28, 29 Februari, ada satu konferensi. Di antara negara-negara yang ikut serta waktu itu, salah satu tokohnya mengatakan, 'Saya sudah mendapatkan proposal referendum Papua dari Pak Jokowi,'" kata Bintang.

"Dan telisik punya telisik, ternyata ketika Jokowi digugat Pilpres oleh Prabowo, mereka bingung. Mereka minta bantuan ke Amerika, dan muncullah itu proposal referendum Papua," ujar Bintang menambahkan.