Pemprov DKI Rapat Pimpinan di Kereta, Ini yang Dibahas

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan di dalam kereta wisata menuju Yogyakarta, Jumat (13/1/2017) malam hingga Sabtu dini hari (14/1/2017)  

Rapat pimpinan tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono yang dihadiri 46 Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan beberapa poin penting yang dibahas di antaranya isu penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, persoalan terkait pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

"Kita untung sekali punya Keppres bahwa kalau ada kita kesulitan dalam pembebasan tanah, maka jalan terakhir adalah konsinyasi. Mungkin kita akan giring seperti itu. Kalau ada sulit-sulit ada sengketa, ada ketidakjelasan kepemilikan atau tidak cocok harga, mereka misalnya  apraisel kita NJOP, maka ini kita konsinyasi, "ujar Saefullah di Yogyakarta, Sabtu dini hari (14/1/2017).

Tak hanya itu, ia juga menuturkan Banjir Kanal Timur yang terbentang dari Marunda ke Kebon Nanas sepanjang 32 km selesai karena adanya proses konsinyasi. Begitu pula dengan 27 bidang tanah milik MRT (Mass Rapid Transit).

"Dan akhirnya bisa kita laksanakan. Jadi, Pemprov DKI nggak bisa dikomplain dari pihak MRT karena ketidakmampuan pembebasan tanah. Persoalan tanah MRT sudah rampung di tahun 2017 ini," ujar Saefullah.

Dalam rapat pimpinan tersebut, ia juga menginginkan dipercepat peraturan gubernur tentang pengelolaan P3LS tentang  pengelolaan manajemen rusun.

"Sekarang masih ada tarik menarik antara penghuni dengan developer. Ini kita minta pergub ini simpel sehingga tidak ada lagi sengketa. Ini kan banyak sekali persoalan di rusun, mulai dari yang tertua di Cempaka Putih sampai yang baru-baru. Grand Pramuka sudah mulai ada benih-benih. Dengan Pergub baru ini kita harapkan semua persoalan akan selesai," tutur mantan Wali Kota Jakarta Pusat.

Lebih jauh, Saefullah menjelaskan bahwa isu tentang penataan ruang juga dibahas. Pasalnya, hampir 13.000 izin masih mandek di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  terkait persoalan ruang. Saefullah berharap persoalan tersebut tuntas dan ada keberpihakan terhadap masyarakat.

"Kalau memang dia dulu peruntukannya sudah kuning untuk perumahan, jangan dijauhkan, kasihan, dirugikan masyarakat. Kalau yang industri, kasih industri, supaya dia bisa usaha. Ini memang ada ketidakvalidan dalam tata ruang kita yang terdahulu. Untung ada evaluasi di 2017. Maka nanti 13.000 izin yang mandek di PTSP akan kita percepat," terangnya merinci.  

Saefullah menambahkan persoalan yang paling menonjol yakni tentang manajemen Syahbandar dibawah Kementerian Perhubungan. Maka dari itu, Pemprov DKI Jakarta, kata dia, akan membuat rencana induk pelabuhan (RIP).

"Sehingga nanti untuk ke Pulau Seribu, tidak bertumpuk di Muara Baru saja. Mulai dari ujung barat Jakarta, Muara Baru dan Tanjung Pasir, ada Ancol, ada di PLTGU, dan di Marunda juga seharusnya ada, sehingga orang tidak berdesak-desakan ke sana. Jadi, seluruh Muara Jakarta ini akan ada pelabuhan," paparnya.

Dalam rapat pimpinan hadir pula puluhan SKPD yakni Sekretaris Daerah Saefullah, Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Oswar Mungkasa, Deputi Gubernur bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman, Syahrul Effendi, serta Deputi Gubernur bidang Indagtrans.

Kemudian, Asisten Sekda, yakni Asisten bidang Pemerintahan, Banbang Sugiyono; Asisten bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Gamal Sinurat; Asisten bidang Kesejahteraan Masyarakat, Fatahillah; serta Asisten bidang Perekonomian, Franki Manggatas.

Selain itu hadir pula Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Agus Suradika; Kepala Dinas Kominfo dan Statistik, Dian Ekowati dan Kepala Biro KDH KLN Mawardi.

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Sumarsono mengatakan rapat kerja sengaja memanfaatkan hari libur. "Raker ini semangatnya memanfaatkan hari libur untuk kerja dengan cara konsolidasi acara masing-masing secara bersamaan dengan agenda. Jadi, malam ini akan ada topik di bidang ekonomi, kesehatan, dan lain-lain," kata Sumarsono.

Lebih lanjut, ia mengatakan rombongan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertandang ke Keraton Yogyakarta untuk berdiskusi dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Nanti Kita ke Jogja untuk diskusi dengan Sultan dan kita akan sambung rapatnya lagi," paparnya.