Jika menang pilkada Jakarta 2017, calon gubernur Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan akan memperbolehkan halaman Monumen Nasional (Monas) digunakan untuk acara-acara keagamaan, contohnya seperti mengizinkan jamaah majelis taklim menyelenggarakan pengajian akbar.
Menanggapi hal tersebut, calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan yang menentukan Monas boleh dijadikan tempat acara kegamaan bukan gubernur DKI, melainkan pemerintah pusat.
"Itu bukan wewenang gubernur, itu mesti rubah di Keppres (Keputusan Presiden) dan PP-nya (Peraturan Pemerintah)," kata Ahok.
Ahok menjelaskan, sebagai gubenur Jakarta tidak bisa sembarangan mengizinkan kegiatan keagamaan dilangsungkan di halaman Monas. Salah satu alasannya karena Monas letaknya berdekatan dengan Istana Presiden.
"Makanya kan Bung Karno waktu merancang ini mau sembahyang dimana? Istiqlal, Katedral. Mau untuk kumpul massa dimana? Lapangan Banteng. Nah ini udah dirancang ini, daerah ring satu, bukan saya (yang melarang)," ucap Ahok.
"Disekeliling Monas pun semua merah, nggak boleh ada kantor swasta sebetulnya kecuali yang sudah lama. Ini ada aturan, jadi bukan saya (yang melarang)," Ahok menambahkan.
