Delapan Pihak yang Membuat Pemilu dan Pilkada Sukses

Suara.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebut ada 8 stakeholder atau pihak yang berkepentingan menentukan suksesnya Pemilu atau Pilkada.

Hal ini disampaikan Tito dalam sambutan Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa  (31/1/2017).

"Kita melihat keberhasilan pemilu ditentukan delapan stakeholder. Delapan tidak seusai harapan, maka Pemilu relatif berjalan kurang begitu lancar, "ujar Tito dalam sambutan. Stakeholder pertama kata Tito, penyelenggara Pemilu diharapkan netral dan mampu membuat program perencanaan dan eksekusi dengan lancar dan baik.  Kedua, Panitia Pengawas Pemilu yang harus menjadi lembaga pengawas yang netral.

"Panwaslu kita harapkan netral. Jadi wasit yang baik. Tingkat permanen netralitas terjaga baik di pusat, provinsi,"kata dia.

Stakeholder ketiga kata Tito yakni pasangan calon dan pendukungnya yang harus bersaing dengan sehat dan harus siap menang dan kalah.

"Kita ajukan pertanyaan siap kalah? Nggak ada yang jawab. Mereka siap menang. Akhirnya halalkan segala cara. Mulai dimainkan kampanye hitam. Nah ini kita melihat bahwa bagaimana menggiring paslon agar berkompetisi secara sehat. Tidak menggunakan kampanye hitam, tidak membawa isu sensitif seprti sara, itu tidak mudah. Juga mengajak mereka tidak hanya siap menang, juga siap kalah, " ucap Tito

Tito menuturkan stakeholder keempat yakni pemerintah. Maka dari itu, ia meminta pemerintah bersikap netral. Pasalnya sejumlah pemerintah daerah juga merupakan kader politik yang ditakutkan adanya kepentingan dalam penyelenggaraan Pilkada.

"Ini tantangan kita, bagaimana bisa meyakinkan betul pemerintah bisa netral. Hingga pasangan calon lain merasa nyaman. Kemudian pemerintah mampu mengakomodir, baik KPU,  Panwaslu, pengamanan, ini mohon dengan hormat kepada para kepala daerah bisa memberi dukungan kepada aparat keamanan sesuai dengan yang diajukan," kata Tito.

Kemudian, kelima, aparat keamanan dalam hal ini Polri, TNI dan Linmas juga diminta netral dalam penyelenggaraan Pilkada. Keenam yakni media yang ikut berperan untuk mendindinginkan bukan media yang memanaskan Pilkada. Adapun stakeholder ketujuh yakni tokoh masyarakat dan masyarakat, untuk menggunakan hak pilihnya.

"Kita dorong melalui tiga pilar kita dapat mengajak masyarakat menggunakan hak pilih. Semakin banyak yang memilih maka pemimpin terpilih, orang kredibel. Kita juga minta tokoh statementnya mendinginkan, "tutur dia.

Adapun stakeholder yang ke delapan yakni pengawas independen sebagai pengawas resmi Bawaslu.

"Jadi hasil mereka ada perbandingan sehingga hasilnya kredibel," paparnya.