Infografis
Surat keuskupan itu dibacakan selama misa Sabtu sore di depan jemaat yang beranggotakan 50 orang, kebanyakan perempuan, di dalam kubah gereja St Yosef, kompleks Camp Crame, markas Kepolisian Nasional Filipina di Manila.
Romo Jojo Borja, seorang pendeta di Camp Crame, menyatakan bahwa situasi saat ini sulit bagi pastor, terutama mereka yang dipekerjakan oleh pemerintah.
"Kami harus selalu berada di tengah. Saat kami bicara menentang pemerintah, kami bisa ditendang dari pelayanan kepada umat. Terkadang kami diminta untuk bertanya tentang loyalitas kami," katanya.
Surat kepausan itu keluar kurang dari sepekan setelah Duterte menangguhkan semua kegiatan operasional kepolisian dalam memberantas narkoba karena adanya praktik korupsi yang mengakar di pasukan tersebut.
Presiden menberikan tugas kepada badan penanggulangan narkoba dan menginginkan militer mendukung pemberantasan narkoba.
Dalam beberapa laporannya tahun lalu, Reuters menunjukkan bahwa 70 persen data korban tewas karena operasi polisi. Hal itu menjadi bukti kuat bahwa polisi menembak para tersangka narkoba.
Laporan Reuters juga menemukan bahwa para pejabat tingkat rendah di lingkungan masyarakat miskin membantu polisi memberikan daftar tersangka pengedar dan pengguna narkoba. Banyak orang yang namanya tercantum itu berakhir dengan kematian.
Duterte menggunakan data yang berlebihan dan cacat, termasuk jumlah pengguna narkoba di Filipina, untuk membenarkan tindakannya yang keras, demikian penyelidikan Reuters.
Dalam laporan pekan ini, Amnesti International menyatakan bahwa pemberantasan narkoba diperlakukan seperti kriminal, terjadi pembunuhan, dan mengirimkannya ke rumah duka.
Baca Juga: Duterte Sebut Filipina Kemungkinan Darurat Militer
Amnesti menyatakan bahwa gelombang pembunuhan terkait narkotika tampaknya sistematis, terencana, dan tergalang oleh pihak berwenang dan bisa jadi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.
