Suara.com - Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN NU) menilai rencana aksi yang dilakukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) pada tanggal 11 Februari dan seterusnya hingga tanggal 15 Februari sudah tidak relevan lagi. Tuntutan yang mereka sampaikan sejak awal adalah untuk mengadili Calon Gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Aksi ini sudah nggak relevan lagi, gitu loh, bahwa pengadilan sedang berlangsung dan harusnya kita menghormati proses pengadilan sebagai sebuah jalan untuk mencari kebenaran dan keadilan," kata Sekertaris LTN NU Syafiq Alieha di Kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2017).
Menurutnya, sangat jelas misi yang ingin disampaikan para pendemo jika tetap ngotot beraksi pada hari-hari tenang masa kampanye tersebut. Selain sifatnya yang politis dia juga menilai bahwa ada keinginan dari kelompok yang dipimpin oleh Bachtiar Nasir tersebut untuk memainkan isu sentimen sektarian.
"Ini adalah upaya-upaya politis terkait pilkada Jakarta. Kedua ini adalah upaya untuk memelihara sentimen sektarian agar kelompok seperti FPI punya kelompok di Jakarta," katanya.
Sebab, kata dia kalau mereka tidak memainkan isu sektarian yang penuh sentimen tersebut, maka tidak ada tempat bagi mereka di Jakarta.
"Sejak awal saya kira aksi menentang ahok ada konteks politisnya. Kalau Ahok tidak mencalonkan diri, walaupun dia Gubernur saat ini, dan dia nggak mencalonkan lagi mungkin nggak ada demo seperti ini," kata Syafiq.
Seperti diketahui, GNPF-MUI berencana akan menggelar aksi pada tanggal 11 Februari mendatang. Tidak hanya itu, pada tanggal 12 dan juga pada tanggal 15 Februari, mereka berencana untuk kali beraksi.
Sementara kita ketahui, pada saat itu, merupakan masa tenang untuk tidak berkampanye. Belum diketahui apakah aksi yang akan direncanakan tersebut masih bisa berlanjut atau tidak, pihak kepolisianlah yang menentukannya.
Baca Juga: Siapa Yus, Pemilik Terrano yang Dibawa Demonstran di Rumah SBY?
