Suara.com - Setelah Raja Arab Saudi Salman Abdul Aziz al-Saudi, Indonesia bakal kembali menerima kunjungan pembesar negara lainnya, yakni Presiden Prancis François Hollande.
Rencana kunjungan tersebut dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri dan Pembangunan Internasional Prancis Jean-Marc Ayrault, di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (28/2/2017).
Kedatangan mereka diterima langsung oleh Presiden dengan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Pertemuan tersebut, utamanya membahas persiapan kunjungan Presiden François Hollande yang direncanakan akan mengunjungi Indonesia pada akhir Maret 2017. Sebagai mitra strategis, Indonesia tentunya menyambut baik rencana kunjungan Presiden Hollande itu.
"Sudah lebih dari 30 tahun Presiden Prancis tidak berkunjung ke Indonesia. Tadi Presiden Joko Widodo menyambut baik rencana kunjungan tersebut," kata Retno Marsudi melalui Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.
Dalam pertemuan tersebut, Jean-Marc Ayrault turut menyampaikan komitmen pemerintah Prancis mengenai peningkatan kerja sama dengan Indonesia.
Ia menekankan bahwa pihaknya berharap untuk dapat meningkatkan kerja sama utamanya dalam bidang ekonomi, kemaritiman, dan ekonomi kreatif.
Dalam bidang ekonomi, khususnya perdagangan dengan Uni Eropa, Indonesia sebelumnya telah ditetapkan menjadi negara pertama yang berhasil mendapatkan skema lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) atau Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan dari Uni Eropa.
Lisensi FLEGT yang berhasil diperoleh oleh Indonesia tersebut menandakan pengakuan dunia internasional mengenai upaya Indonesia dalam memerangi pembalakan liar dan mewujudkan manajemen hutan berkesinambungan.
"Indonesia merupakan negara pertama yang mendapatkan lisensi FLEGT terhadap produk kayu agar dapat memasuki kawasan Uni Eropa. Prancis menyambut baik capaian dan penerapan lisensi FLEGT tersebut dan tadi kita bicara bagaimana kita dapat mengembangkan lisensi serupa untuk produk kelapa sawit," ujar dia.
Selain itu, melalui pembicaraan tersebut, pemerintah Indonesia dan Prancis terungkap memiliki pandangan yang sama soal ancaman terorisme global.
Kombinasi pendekatan hard power dan juga soft power dalam menangani ancaman tersebut menjadi hal yang disepakati sebagai langkah terbaik oleh kedua pihak.
"Prancis sendiri menilai Indonesia sebagai model negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan toleransi. Prancis juga mengapresiasi peran Indonesia di Paris Peace Conference pada Januari lalu," kata Retno.
TERPOPULER
