Suara.com - Relawan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat mengatasnamakan diri Perkumpulan Cinta Ahok (CinHok) melaporkan Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2017). Laporan itu diterima bagian pengaduan DKPP dengan nomor 119/n-p/L-DKPP/2017.
Koordinator Perkumpulan Cinhok, Yuliana Zahara Mega mengatakan Ketua KPU DKI tidak netral dan diindikasi pelanggaran etik. Sumarno dianggap melakukan pelanggaran etik karena profile picture Whatsapp yang bergambar aksi '212'.
"Kami tahu bahwa 212 itu merupakan kepentingan politik. Seharusnya Pak Sumarno sebagai Ketua KPU DKI menghindari hal itu karena menggiring oponi masyarakat. Indikasi tersebut jelas melanggar asas netralitas, proposionalitas dan profesionalitas sebagaimana perundang-undangan yang berlaku," kata dia.
Dia menjelaskan, ketentuan Undang-undang yang dilanggar Sumarno adalah pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf b, dan pasal 14 huruf c peraturan bersama KPU, Bawaslu, DKPP No 13 tahun 2012, No 11 tahun 2012, No 1 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara Pemilu. Menurutnya tindakan Ketua KPU DKI itu telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan berpotensi menodai pelaksanaan DKI 2017.
Selain itu, kejadian pemungutan suara ulang di TPS 29 Kalibata beberapa waktu lalu. Ketika itu Ketua KPU datang dan bertemu, lalu berkomunikasi dengan calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal tersebut dinilai ada keberpihakan pada paslon Anies-Sandi.
"Terakhir, ketika Rapat Pleno KPU DKI dengan kedua Paslon beberapa waktu lalu. Di situ kami melihat, diundang pukul 19.30 Wib, tapi sampai 19.55 WIB belum ada pertemuan. Namun ternyata yang mengagetkan Pak Sumarmo makan malam dengan Paslon lain (Anies-Sandi)," tutur dia.
