Suara.com - Tenaga medis dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menemui Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon. Sebelumnya mereka melakukan aksi di depan Gedung DPR.
Para perawat yang masih berstatus honorer ini menuntut perbaikan kesejahteraan karena hingga saat ini tak diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Umum PPNI Hanif Fadhilah meminta supaya ada perhatian dari pemerintah untuk masalah kesejahteraan perawat honorer. Dia pun membandingkan profesi lain seperti dokter, ataupun bidan yang masuk dalam golongan Pegawai Tidak Tetap (PTT) namun setiap tahunnya selalu ada pengangkatan menjadi ASN.
"Kami menginginkan adanya suatu perhatian keadilan, ada kewajiban pengangkatan CPNS yang kami belum dapatkan keberpihakannya misalnya kebijakan pemerintah mengangkat dokter gigi, bidan, tapi perawat tidak," kata Hanif, di DPR, Jakarta, Kamis (16/3/2017).
Ada 11.300 perawat honorer di 15 provinsi di Indonesia yang bekerja di instansi pemerintah, baik Puskesmas maupun di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Kebanyakan, sambung Hanif, perawat honorer itu sudah bekerja belasan tahun namun tidak diangkat menjadi PNS.
"Harapan kami juga tidak ada lagi penerimaan pegawai tenaga kerja sukarela di instansi pemerintah, karena risiko sama, tanggung jawab sama, tapi dihargai berbeda," harap Harif.
Fadli yang ditemani anggota Komisi II DPR Sareh Wiyono dan Endro Hermono, mengatakan prihatin dengan kondisi seperti ini. Fadli kemudian mengatakan, akan segera menyurati pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi perawat honorer ini.
"Mereka sudah berkerja belasan tahun tapi belum dapat penghargaan layak termasuk status mereka. Kami akan teruskan ke pemerintah, mungkin nanti ke presiden, Mendagri, atau Menpan-RB," kata dia.
"DPR juga berinsiatif mengusulkan revisi UU ASN sebagai bagian dari payung besar untuk menyelesaikan masalah ini dan saya kira masih ada ratusan ribu pegawai honorer yang perlu dapat perhatian dan keadilan," tuturnya.
